oleh

Polemik Tanjung Priok, Baranusa Desak Yasonna Laoly Segera Mundur

SUARAMERDEKA.ID – Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya karena karena tidak mampu membuat sejuk suasana di tengah situasi yang sedang memanas.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Baranusa, Adi Kurniawan menyikapi ucapan Yasonna yang menimbulkan kemarahan warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/1/2020) di Jakarta.

Adi menilai, ucapan Yasonna sebagai pejabat publik tidak pantas dilontarkan. Apalagi, kata Adi, jabatan Yassona adalah salah satu pembantu presiden yang semestinya merangkul.

“Ucapan Yasonna Laoly menurut kita tidak bisa ditorerir. Kami mendesak presiden agar segera memberikan sanksi tegas kepada Yassona Laoly karena yang diucapkannya adalah bagian dari ujaran kebencian,” tegas Adi.

Menurutnya, politisi PDIP tersebut seharusnya bersikap mendamaikan. Sebab, katanya, beban yang dialami masyarakat saat ini semakin berat. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang mencekik dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Sejak periode kemarin, kami sudah melihat Yasonna ini tidak sejalan dengan presiden. Cuma aneh, kenapa beliau ditunjuk kembali? Beliau ini bermasalah. Beliau sebagai menteri saja tidak netral terkait kasus yang dialami komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang diduga katanya melibatkan beberapa kader PDIP,” kata Ketua Umum Baranusa.

Baca Juga :  Relawan Jokowi Sebut Pemerintah Terkesan Menjual Orang Secara Legal

Untuk itu, kata dia, sebagai bagian kelompok pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di pilpres 2019 lalu, dirinya menyatakan sangat mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Tanjung Priok di Kemenkumham siang tadi. Ia juga menyarankan kepada warga Tanjung Priok untuk mendesak Yasonna agar segera mundur dari jabatannya.

“Menurut kami, karena ini sudah fatal. Bukan cuma permintaan maaf yang seharusnya Yasonna ucapkan untuk meredam kemarahan warga. Tapi, alangkah baiknya beliau mundur dan sadar diri dengan kemampuan,” pungkas Ketua Umum Baranusa.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini bahwa kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Menurut Yasonna, semua pihak harus membantu menyelesaikan masalah tersebut.

“Crime is a social product, crime is a social problem. As a social problem, sebagai problem sosial, masyarakat kita semua punya tanggung jawab soal itu. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak di daerah miskin,” kata Yasonna dalam sambutannya di acara ‘Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS)’ di Lapas Narkotika Kelas IIA Jatinegara, Jakarta, Kamis (16/1/2020)

Baca Juga :  Badan Pengkaderan Nasional GPI Menggelar Kaderisasi Model

Yasonna mencontohkan dua anak yang lahir dan besar di dua kawasan yang berbeda, yakni Menteng dan Tanjung Priok. Ia meyakini jika anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan sering terjadi tindak kriminal akan melakukan hal serupa di masa depan.

“Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak, tapi coba pergi ke Tanjung Priok. Di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,” sebut Yasonna.

Menyikapi ucapan Yasonna, warga Priok akhirnya tidak terima hingga menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran di depan gedung Kementerian Hukum dan HAM yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (22/01/20). Massa gabungan warga Tanjung Priok tersebut menuntut agar Yasonna untuk segera meminta maaf karena dianggap menghina warga.

Massa tersebut juga mengancam akan memblokir Pelabuhan Tanjung Priok apabila Yasonna tidak mengucapkan permintaan maafnya kepada masyarakat Tanjung Priok. (AMN)

Loading...

Baca Juga