oleh

Pernyataan Istana Menyatakan Orang China Bisa Menjadi Presiden Perlu Dikoreksi

Pernyataan Istana Menyatakan Orang China Bisa Menjadi Presiden Perlu Dikoreksi. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila.

Pernyataan Fajrul Rahman yang mewakili pemerintah sebagai jurubicara pemerintah perlu dikoreksi. Fajrul Rahman menyatakan berdasarkan konstitusi bangsa Indonesia, semua warga termasuk Tionghoa bisa menjadi Presiden. Saat ini UU yang menyebut presiden harus asli Indonesia sudah dihapus.

“Salah satu yang paling hebat menurut saya dalam amandemen itu adalah di mana ada penghapusan istilah menjadi Presiden itu harus orang Indonesia asli,” kata Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Fadjroel Rachman saat menghadiri perayaan Cap Go Meh 2020 di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (7/2/2020).

Fadjroel menambahkan siapa pun yang ada di Indonesia berhak mengembangkan nilai-nilai kesukuannya, kebangsaannya, ataupun segala hal terkait yang ada di Indonesia. Sebab, hal tersebut merupakan bagian kekayaan bangsa Indonesia.

Rupanya sebagai jurubicara Isrtana Fajrul perlu dingatkan bahwa apakah seorang presiden Indonesia boleh mempunyai kewarganegaraan ganda. Seharusnya bukan hanya Presiden, Gubenur, Walikota Bupati dan pejabat negara tidak boleh mempunyai kewarganegaraan ganda.

Baca Juga :  Sejak Amandemen UUD 1945 Indonesia Judul dan Isinya Berbeda

Sadar atau tidak, negara ini memang tidak lagi berdaulat dengan model Fajrul Rahman yang tidak memahami tentang kewarganegaraan. Sejak UUD1945 diamandemen kemudian dijalankan UUD1945 palsu, kaidah-kaidah berbangsa dan bernegara di buang. Sejarah bangsa dikubur, Pancasila tidak lagi menjadi ideologi negara. Maka jati diri bangsa sudah dihilangkan.

Pertanyaan besar yang harus dijawab, apakah kita masih menjadi Indonesia ?

Indonesia menuju Indochina. Bagaimana mungkin menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, pejabat negara mempunyai dua kewarganegaraan? Hukum dibuang, sudah tidak ada hukum. Yang ada apa kata penguasa.

Semua orang China itu mempunyai status dwi kewarganegaraan

Sebab negara China menggunakan asas ius sanguinis. Yaitu pengakuan bahwa seluruh keturunan Warga Negara Republik Rakyat China adalah Warga Negara Republik Rakyat China oleh Pemerintah Republik Rakyat China. Sehingga menyebabkan seluruh penduduk China di seluruh negara di dunia otomatis memperoleh kewarganegaraan China tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu.

Dengan asas ius sanguinis tersebut yang menyebabkan seluruh orang China dimanapun berada menjadi dwikewarganegaraan (bipatride) atau berkewarganegaraan ganda. Termasuk yang terjadi terhadap orang-orang China di Republik Indonesia. Sehingga Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengadakan perundingan dan peranjian untuk memperoleh kejelasan status penduduk China di Indonesia atas status kewarganegaraan mereka.

Baca Juga :  Pemilu, Demokrasi Untuk Rakyat Atau Rakyat Untuk Demokrasi?

Bahkan Indonesia pernah melakukan perjanjian kewarganegaraan itu.

Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok adalah perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Tionghoa Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani oleh Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, dan Sunario, Menteri Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 22 April 1955 semasa Konferensi Asia–Afrika di Bandung. Pasca ratifikasi oleh kedua belah pihak, perjanjian ini diberlakukan tanggal 20 Januari 1960 setelah bertukar dokumen ratifikasi di Beijing.

Apakah boleh orang Indonesia menjadi menteri saja di China atau pejabat di China dengan mempunyai dua kewarganegaraan? Kiranya sebagai juru bicara Istana Fajrul Rahman yang dulu aktivis dan bermutasi menjadi pecundang perlu belajar lebih banyak tentang bangsa ini.

Bukan hanya dengan kemewahan melacurkan diri menjual harga diri bangsanya.

Loading...

Baca Juga