oleh

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Grebek Pabrik Kosmetik Ilegal

SUARAMERDEKA.ID – Polda Metro Jaya menggerebek industri rumahan (home industry) yang memproduksi kosmetik ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Sabtu (15/2/2020) itu berlangsung di Perumahan Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Dari penggerebekan oleh tim Unit 1 Subdt 3 Narkotika dan Obat-obatan Terlarang itu, diamankan lima orang yang terlibat dalam industri rumahan kosmetik itu. Namun, hanya tiga yang menjadi tersangka, lantaran dua lainnya adalah asisten rumah tangga (ART) yang dipekerjakan.

“Perusahaannya mulai beroperasi sejak 2015. Namun produk kosmetiknya tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta mengandung bahan kimia yang tingkat bahayanya masih dalam pemeriksaan laboratorium,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga :  Kompetisi Memasak Menu Khas Daerah, Aston Banyuwangi Sabet Juara

Tersangka pertama, adalah perempuan berinisial NK yang berlatar belakang pendidikan kimia di salah satu universitas terkenal di Jakarta.

“NK ini juga memiliki pengalaman kerja di industri kosmetik. Ia mengajak dua temannya untuk membuka usaha ini. MF adalah lulusan Sekolah Menengah Farmasi. Ia yang meracik formula bahan baku sehingga menjadi kosmetik yang kemudin dijual ke pasar. Nah, yang bertugas menjual produk itu adalah S. “Oleh S produk itu didistribusikan ke toko-toko kosmetik. Malah pemasarannya juga melalui sejumlah dokter,” kata Yusri.

Menurut Kombes Yusri, kasus ini masih dalam pengembangan untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci.

“Misalnya omzet tahunan dan distrsibusinya sudah sampa ke mana,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Baca Juga :  Cegah Kejahatan di Car Free Day Bersama Polda Metro Jaya

Untuk sementara, Yusri menyebut hasil penjualan kosmetik ilegal ini sudah mencapai miliaran rupiah. Sedangkan keuntungan yang diperoleh mencapai ratusan juta. Ketiga tersangka yang bersama-sama memodali bisnis kosmetik ilegal sekarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Para pelaku menjadi tersangka karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 106 dengan sanksi pidana pada Pasal 196 (produksi farmasi) dan Pasal 197 (peredaran produk farmasi-red). Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,” tandasnya. (VIC)

Loading...

Baca Juga