oleh

“Bagi-Bagi” Mobil, Relawan Jokowi Sebut Presiden Seperti Orang Mabok

SUARAMERDEKA.ID – Relawan Jokowi Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menyebut Presiden Joko Widodo seperti orang mabok. Pernyataan ini menanggapi dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam situasi ekonomi Indonesia yang dianggap tidak kondusif.

Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut diteken Presiden Jokowi pada 20 Februari 2020 terkait biaya pengadaan kendaraan dinas. Satuan biaya ini digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat hingga kendaraan roda dua di lapangan.

“Pejabat Eselon I mendapatkan ‘jatah’ mobil dinas berharga Rp 702.970.000. Sedangkan Pejabat Eselon II berbeda-beda tergantung Provinsinya. DKI Jakarta misalnya, Eselon II mendapatkan plafon Rp 503.860.000. Sedangkan Eselon II di Jawa tengah Rp 444.496.000,” kata Adi Kurniawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Baca Juga :  Alat Kelamin Menantu Terlalu Besar, Mertua Lapor ke Polisi

Ketua Umum Baranusa menilai, kebijakan tersebut sangat melukai hati rakyat. Pasalnya, kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang merosot.

“Menurut saya itu keterlaluan. Peraturan itu Presiden kan ya yang mengeluarkan? Presiden seperti sedang mabok kok ya?,” ujar Adi Kurniawan.

Menurutnya, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, Jokowi seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi rakyat daripada ekonomi para pejabat. Apalagi saat ini, menurut Adi Kurniawan, negara sedang mengalami berbagai persoalan termasuk persoalan ekonomi.

“Presiden jangan seperti orang mabok. Perhatikan rakyat. Ekonomi negara sedang nyungsep. Ini kok malah bagi-bagi mobil seharga fantastis seperti itu,” kata relawan Jokowi ini.

Selain kebijakan tersebut, Ketua Umum Baranusa juga mengkritik pembentukan sejumlah dewan pengawas dan penasihat di sejumlah lembaga negara seperti di KPK dan KSP serta jabatan wakil menteri. Selain pemborosan terhadap keuangan negara, menurutnya, hal tersebut tidak memberikan manfaat bagi bagi jalan roda pemerintahan.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Alimudin Baharsyah Menduga Mabes Polri Melakukan Pembunuhan Karakter

“Justru terkesan tidak efektif. Dibentuknya dewan pengawas dan penasihat juga wakil menteri saja kami menilai itu suatu pemborosan uang negara. Apalagi mau bagi-bagi mobil seharga yang fantastis seperti itu,” tuturnya.

Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Jokowi  selaku kepala negara dan juga jajarannya agar lebih mawas diri. Pihaknya juga meminta agar Jokowi fokus terhadap janji politiknya agar segera terealisasi.

“Lebih baik fokus realisasikan janji kampanyenya daripada mengerjakan hal yang tidak bermanfaat bahkan hanya memperburuk citranya sebagai Presiden,” pungkasnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga