oleh

Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat: Pemda dan DPRD, Laksanakan Instruksi Presiden

SUARAMERDEKA.ID – Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat Abraham Umpain Dimara meminta agar Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Raja Ampat untuk segera melaksanakan Instruksi Presiden dalam melawan dampak wabah virus corona. Inpres yang terdiri dari 9 poin tersebut dibacakan Presiden Jokowi saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020) lalu.

Pria yang akrab dipanggil Bram ini mengingatkan, Inpres tersebut harus diperhatikan oleh lembaga Legislatif, Eksekutif serta lembaga negara baik Struktural maupun Non Struktural yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Ia menjelaskan, dampak wabah virus corona juga berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat Raja Ampat.

Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat ini menekankan, dari 9, ada 4 poin penting yang harus diperhatikan. Pasalnya, keempat poin ini berdampak langsung pada ekonomi, terutama kondisi ekonomi di Raja Ampat.

Pertama, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh menteri, gubernur, Bupati/wali kota untuk memangkas anggaran APBN atau APBD yang tidak prioritas. Diantaranya perjalanan dinas, rapat, dan belanja yang tak berpengaruh langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

Kedua, meminta seluruh kementerian/lembaga di pusat maupun provinsi harus melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona. Menurut Bram, ini artinya, pemerintah telah fokus pada sektor kesehatan dalam penggunaan APBN 2020. Landasan hukumnya dinilai Bram juga sudah jelas, dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Ia pun menekankan bahwa Presiden Jokowi mengingatkan, penggunaan yang dimaksud untuk penanganan kesehatan dan penanganan dampaknya ke ekonomi.

Baca Juga :  Front Bangsa Indonesia Tolak TKA Cina Dengan Alasan Apapun

“Dalam poin ketiga. Presiden Jokowi juga meminta kepada seluruh ‘pembantunya’ baik di pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli. Khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Raja Ampat,” kata Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat di Raja Ampat, Selasa (31/3/2020).

Ia melanjutkan, pada poin keempat, Presiden Jokowi meminta agar masing-masing kementerian/lembaga memperbanyak program padat karya tunai. Namun semua kegiatan itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan demi mengurangi risiko penyebaran virus corona.

“Dalam bekerja jaga jarak aman. Program padat karya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR-red), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP-red) harus segera dieksekusi,” ujar Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat menirukan instruksi Presiden Jokowi.

Bram menjelaskan, ormas yang dipimpin olehnya di Raja Ampat merupakan ormas yang bermitra dengan negara.

“Maka kami meminta agar Pemerintah Kampung dapat menggunakan dana desa dengan skema padat karya tunai. Hal ini telah disampaikan oleh Presiden,” kata Bram.

Baca Juga :  IHSG “Terblok Darah” Nasib Investor? Opini Naili Amalia

Ketua DPC PROJAMIN Raja Ampat ini juga meminta Pemda setempat membuat kebijakan yang dapat membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang dimaksud menurut Bram, seperti petani, buruh, nelayan dan pengusaha homestay sesuai kondisi lapangan ekonomi mereka.

Bram juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat juga telah menaikkan tunjangan Kartu Sembako Murah. Dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan untuk satu keluarga.

“Oleh sebab itu, harus dilakukan pendataan oleh pihak Pemda Raja Ampat. Untuk menyampaikan seberapa besar yang telah diterima secara terbuka di hadapan DPRD. Dan segera dialokasikan untuk program ini. Sebab Pemerintah telah menyiapkan Anggaran sebesar Rp4,5 triliun. Presiden juga meminta kepolisian catat hal ini dan dikawal,” tegas Bram.

Seperti yang diketahui, penyebaran virus corona semakin meluas di Indonesia. Menurut Bram, kabupaten Raja Ampat saat ini telah melakukan lockdown.

“Bahkan karantina diri, dengan berdiam di dalam rumah. Maka Pemda Raja Ampat juga perlu memperhatikan dampak ekonomi masyarakat yang merosot dan tidak ada penghasilan tambahan bagi mereka dalam menyambung kebutuhan pokoknya. Maka, harus dilahirkan kebijkan sosial,” tutup Bram. (OSY)

Loading...

Baca Juga