oleh

Pasca Ledakan, Sidak Komisi IV DPRD Banyuwangi Ditolak Sekuriti PT MMP

SUARAMERDEKA.ID – Lima anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi yang akan melakukan sidak ke kawasan dan kantor oleh pihak perusahaan terminal pengisian LPG, PT Misi Mulia Petronusa (MMP), milik anak perusahaan Bosowa dilarang masuk oleh pihak sekuriti. Mereka beralasan, semua orang tidak diperkenankan masuk tanpa ijin pimpinan perusahaan.

Kedatangan rombongan ini untuk melakukan pemantauan pasca kecelakaan kerja yang menyebabkan terjadinya ledakan di lokasi perusahaan terminal LPG Pressurized yang ada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Ledakan tersebut mengakibatkan tiga orang mengalami luka bakar cukup serius. Salah satu korban dirujuk ke RSUD Dokter Soetomo Surabaya karena mengalami luka bakar hingga mencapai 75 persen.

Baca Juga :  Panglima Kodam XVII Cenderawasih Kunjungi Gubernur Papua

Rombongan didampingi oleh ASN kecamatan Kalipuro dan Lurah Bulusan itu, tidak diperbolehkan masuk oleh pihak keamanan, dengan alasan tidak ada instruksi dari pimpinan mereka.

“Ini pimpinan saya tidak memperbolehkan masuk, ya tidak boleh masuk,” ucap salah satu sekuriti PT MMP, Rabu (29/4/2020).

Kelima anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini terlihat tidak puas dengan alasan yang diberikan. Tak berselang lama, mereka pun meninggalkan lokasi.

“Kami sebagai wakil rakyat datang ke lokasi karena ingin mengetahui tingkat keamanan perusahaan terhadap keselamatan kerja para karyawan. Karena seringnya ada pengaduan tentang kecelakaan kerja. Seperti adanya ledakan yang mengakibatkan tiga orang korban luka bakar cukup parah beberapa waktu lalu,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Salimi, sebelum meninggalkan lokasi.

Baca Juga :  Komunitas ODOJ JIC Beri Bantuan AlQuran ke Daerah

Ia menyesalkan akan ketertutupan pihak perusahaan terhadap pemerintahan dan wakil rakyat serta aparat penegak hukum. Salimi pun berjanji akan menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi keberadaan PT MMPyang dirasa telah meresahkan masyarakat.

“Jika perusahaan tidak mau membuka diri atau tertutup, maka kami juga bisa menggunakan SOP kami. Kayaknya ini seperti kerajaan saja dan ini tidak baik bagi investor. Siapapun pemiliknya kami tidak pandang bulu. Entah itu punyanya pejabat atau mantan pejabat. Kami akan evaluasi perijinannya,” tegas Salimi. (BUT)

Loading...

Baca Juga