oleh

Abai Kesepakatan Penyesuaian Harga Jual BBM, PKS Sebut Pemerintah Melanggar Hukum

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengabaikan kesepakatan dengan DPR tentang penyesuaian harga jual BBM (Bahan Bakar Minyak). Kesepakatan tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja bersama antara pemerintah melalui Menteri ESDM dan Komisi VII DPR RI pada 4 Mei 2020.

Mulyanto menjelaskan, hingga kini pemerintah belum juga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi. Padahal, harga jual minyak dunia saat ini sudah turun drastis.

“Harga jual BBM non-subsidi di seluruh SPBU masih berdasar harga lama tanpa ada pengurangan sedikitpun. BBM jenis Pertalite dijual Rp 7.650/liter, Pertamax Rp Rp 9.000/liter, Pertamax Turbo Rp 9.850/liter, Dexlite Rp 9.500 dan Pertamina DEX Rp 10.200/liter,” kata Mulyanto di Tangerang Selatan, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga :  Adegan Amplop Luhut yang Menyakitkan, Sebuah Opini Asyari Usman

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai, Pemerintah telah mengabaikan isi kesimpulan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang juga Ketua Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Ia menyebut, kesimpulan rapat tersebut mencantumkan secara tegas tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM.

“Kesimpulan rapat poin 5 menyebutkan Komisi VII mendesak Menteri ESDM RI untuk secepatnya memberikan penjelasan secara terbuka dan masif terkait harga BBM. Sebagaimana diamanahkan pada Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 di saat rendahnya harga minyak mentah di dunia,” ujar Mulyanto.

Kesimpulan rapat juga menyebut Menteri ESDM harus merevisi Kepmen ESDM No. 62 Tahun 2020. Kepmen ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan harga jual BBM di Indonesia.

Baca Juga :  PKS Tidak Setuju Pemerintah Menaikkan Tarif Dasar Listrik

“Dan pada poin 6 rapat menyimpulkan Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI melakukan penyesuaian harga BBM. Dengan merevisi Kepmen ESDM No. 62 Tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar. Yang disalurkan melalui SPBU dan/atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan,” katanya.

Mulyanto menyebut, belum adanya penyesuaian harga jual BBM ini menunjukkan abainya pemerintah akan kesimpulan rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI. Sikap abai ini menurutnya, melanggar Undang-Undang yang berlaku.

“Pemerintah jelas mengabaikan kesimpulan rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan mengabaikan fungsi pengawasan DPR. (OSY)

Loading...

Baca Juga