SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan menolak rencana pemerintah mencabut subsidi gas melon (elpiji 3kg) yang selama ini dilakukan secara komoditas. Pemerintah disebut tidak belajar dari sengkarutnya penyaluran bansos covid-19 jika berkeras merencanakan untuk menyalurkan subsidi dengan cara penyaluran langsung.
Mulyanto menuturkan, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah.
“Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait covid secara by name by adress, memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, seharusnya pemerintah mengambil pelajaran dari sengkarut penyaluran bansos covid-19. Kekacauan penyaluran subsidi langsung kepada rakyat, seharusnya menjadi catatan khusus sebelum menghapus subsidi gas melon secara komoditas.
“Dalam penyaluran bansos Covid kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian,” tegas Mulyanto.
Ia mengakui, secara teori, subsidi langsung lebih ideal daripada subsidi komoditas. Namun teori tersebut harus didukung dengan data yang valid. Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.
Diantaranya, pemerintah harus punya data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.
“Secara teoritis transformasi model subsidi dari “komoditas” ke “orang” memang sepertinya lebih baik. Namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan. Terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro dan lain-lain,” imbuh Mulyanto.
Mulyanto menambahkan Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana ini ke publik. Karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan, isu pencabutan subsidi gas melon dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar.
“Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yang terakhir ini,” tutup legislator dari daerah pemilihan Banten III ini.
