oleh

BUMN Terancam Bangkrut, Baranusa Desak Presiden Evaluasi Erick Thohir

SUARAMERDEKA.ID  – Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mendesak Presiden Jokowi agar segera menanggil dan melakukan evaluasi kinerja Erick Thohir. Kelompok relawan Jokowi ini juga mendukung Presiden untuk memecat bawahannya yang dinilai tak mampu bekerja dan lembaga-lembaga yang dianggap hanya menghamburkan uang rakyat.

Ketua Umum Baranusa Adi kurniawan menjelaskan, sejak dipimpin Erick Thohir, kementerian tersebut menjadi gaduh. Ercik Thohir dinilainya telah melegalkan secara terbuka praktek KKN dan rangkap jabatan sejumlah pejabat publik. Menurutnya, jika hal tersebut didiamkan bisa membahayakan posisi BUMN sebagai benteng terakhir pembangunan ekonomi negara.

“Presiden juga harus segera panggil Erick Thohir dan lakukan evaluasi terhadapnya jangan sampai BUMN semakin merugi dan terancam bangkrut,” kata Ketua Umum Baranusa di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Selain kementerian BUMN, kelompok relawan Jokowi ini juga menyoroti kinerja Kementerian Sosial. Kementerian yang dipimpin Juliari Batubara ini dinilai lambat dan tidak merata dalam pendistribusian Bansos.

“Serta meminta presiden untuk menugaskan KPK dan BPK untuk mengaudit anggaran Bansos agar publik menjadi transparan,” ujar Adi.

Lanjut Adi, pihaknya mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang berniat melakukan reshuffle kabinet. Baranusa merespon positif keinginan Presiden membubarkan lembaga yang yang dianggap tidak maksimal mendukung kinerjanya di tengah krisis ekonomi.

Baca Juga :  Jokowi Minta Dampak Virus Korona Terhadap Perekonomian Dikalkulasi

“Mendukung Presiden Jokowi pecat bawahannya yang nakal dan berniat merampok duit negara. Bubarkan lembaga yang gak berguna dan hanya menjadi beban keuangan negara. Selamatkan hidup rakyat dari ancaman krisis ekonomi dan kemiskinan,” tegas Adi Kurniawan.

Ia mengatakan, pihaknya sangat menanti sikap tegas presiden sejak awal dilantiknya Jokowi dan Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Sebab menurutnya, sejak awal dibentuknya kabinet Indonesia Maju tersebut aroma kepentingan oligarki sudah tercium. Ditambah lagi kepentingan partai politik begitu melekat daripada kepentingan rakyat dan negara.

“Sejak awal sudah terlihat kabinet yang dibentuk presiden itu sangat jauh dari harapan rakyat. Di mana hanya kepentingan partai politik beserta oligarki yang diakomodir. Apalagi ditambahkannya Wamen dan sejumlah lembaga yang kami nilai sejak awal hanya membebani keuangan negara dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemasukan keuangan negara dan kinerja presiden,”

Menurut pimpinan relawan Jokowi ini, di tengah krisis ekonomi saat ini pemerintah seharusnya mengirit anggaran negara dengan menambah jabatan publik dan membentuk lembaga negara terlalu banyak. Adi mencontohkan lembaga tersebut seperti Stafsus presiden, KSP, dewan penasihat/pengawas dan juga Wamen. Menurutnya, akan lebih efektif dan efesien lembaga beserta jabatan publik tersebut dijadikan satu dengan kementerian yang diwakili oleh satu jabatan.

Baca Juga :  Republik Indonesia Bab Dua/Pasca Jokowi (16) Dalang Segala Bencana (3)

“Menurut kami krisis ekonomi saat ini gak main-main. Bahkan presiden sendiri menyebut bahwa krisis yang dialami negara saat ini lebih parah dari krisis yang dialami saat tahun 1998. Jadi, sebaiknya tidak hanya reshuffle, presiden juga harus merampingkan setiap jabatan dan bubarkan lembaga yang hanya menjadi beban,” kata Adi.

Lebih lanjut, mengenai reshuffle serta perbaikan kondisi krisis ekonomi saat ini, ia juga meminta Jokowi untuk tidak sendirian. Pihaknya berharap Jokowi mengajak para tokoh ekonomi dari berbagai kalangan untuk berdiskusi termasuk para tokoh ekonomi yang kerap memberikan kritikan terhadap pemerintah.

“Sebelum melakukan perombakan demi perbaikan kondisi negara saat ini. Kita berharap presiden tidak mengabaikan elemen-elemen masyarakat beserta para tokoh ahli ekonomi dari berbagai kalangan termasuk kelompok buruh di dalamnya,” pungkasnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga