oleh

Subkon Tak Tepat Sasaran, Masyarakat Adat Warsambling Palang Jembatan Warnap

SUARAMERDEKA.ID – Seorang wanita bernama Ludya Mentansan yang mengaku pemilik Hak Ulayat tanah adat Warsambing yang saat ini dibangun jembatan Warnap mendatangi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 03 Satuan Kerja PJN Wilayah II Sorong Papua Barat. Ia mempertanyakan PT. Prima Pratama Konstruksi selaku sub kontraktor, tidak melakukan subkon ke masyarakat adat kampung Warsambling.

Proyek pekerjaan pembangunan jembatan Warnap di Kampung Warsambling. Proyek ini berumber dana berasal dari APBN TA 2020 dengan total nilai pekerjaan Rp. 13 milyar.

Ludya Mentansan menyebut, pemalangan jembatan terjadi akibat pemberian sub kontraktor (Subkon) tidak tepat sasaran. Sempat terjadi adu argumen antara PPK 03 Willem Kastanya dengan Ludya Mentansan di depan pintu masuk kantor PPK Satker PJN Wilayah II Sorong Papua Barat. PPK 03 sendiri membawahi pengawasan pekerjaan proyek untuk wilayah kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.

Adu argumen terjadi di luar gedung disinyalir karena Willem tidak bersedia Ludya masuk ke dalam ruangan kantor guna membahas persoalan ini. Penolakan juga terjadi pada para awak media yang meminta waktu untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi pun dilakukan di tempat yang sama dengan lokasi terjadi adu argumentasi.

Baca Juga :  Jokowi Apresiasi Peran Korporasi Swasta Bantu Korban Gempa Palu

Menurut Willem Kastanya, dirinya tidak tahu menahu penyebab pemalangan jembatan yang dilakukan oleh masyarakat adat pemilik Hak Ulayat di Kampung Warsambling Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat. Dikatakannya bahwa PPK tidak punya hak untuk mengatur pekerjaan dan membagikan subkon. Pembagian subkon dilakukan oleh Kontraktor pemenang tender dan PPK hanya sebatas mengontrol pekerjaan di lapangan.

“Untuk subkon diambil dari Kampung Warsambling dan saya selaku PPK tidak tahu jumlah subkon yang diberikan,” ucap Wellem, Senin (6/7/2020).

Di lain sisi, Ludya Mentansan menyatakan bahwa PT. Prima Pratama Konstruksi selaku pemenang tender proyek pembangunan jembatan Warnap yang berasal dari Ambon. Mereka memberikan sub bukan kepada pemilik hak ulayat di Kampung Warsambling, melainkan memberikannya kepada warga kampung lain.

Ia menjelaskan, pemalangan jembatan Warnap 1 dan 2 terjadi karena kesalahan diskomunikasi antara pemilik hak ulayat, PPK dan PT. Prima Pratama Konstruksi.

“Sebab proyek pembangunan jembatan dari awal sudah dikawal pemilik hak ulayat. Tetapi komunikasi kita selalu di luar kantor (PPK-red) dan selalu diarahkan ke kontraktor pemenang tender. Saya sudah lima kali ketemu PPK 03 Wellem Kastanya. Tetapi PPK tidak respon serta menganggap remeh. Dan saya juga belum pernah ketemu dengan kontraktor pemenang tender. Akhirnya saya balik ke kampung Warsambling untuk melakukan pemalangan kedua kalinya pada bulan Juli. Sedangkan pemalangan pertama pada bulan Juni,” tegas Ludya di tempat yang sama, Senin (6/7/2020).

Baca Juga :  Bupati Sorong Buka Desiminasi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri

Subkon Tak Tepat Sasaran, Masyarakat Adat Warsambling Palang Jembatan Warnap

Ia menegaskan, para subkon selalu dirahasiakan oleh pihak Satker PJN Wilayah II dan PT. Prima Pratama Konstruksi dari masyarakat adat pemilik hak ulayat Kampung Warsambling. Disampaikan pula, PPK 03 Wellem Kastanya berjanji akan berusaha berkomunikasi dengan pihak kontraktor. Untuk memanggil dirinya untuk mempersiapkan subkon.

“Apabila janjinya tidak ditepati lagi, maka saya akan lakukan pemalangan besar-besaran. Karena pekerjaan tersebut berada di wilayah hukum adat saya,” tegas Ludya.

Sementara itu, Hadi selaku pihak PT. Prima Pratama Konstruksi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler menyatakan bahwa pihaknya tidak tahu kenapa pengerjaan jembatan Warnap dipalang. Ia pun mempertanyakan pernyataan Willem Kastanya selaku PPK 03.

“Jika PPK 03 nyatakan belum pernah ketemu dengan saya, padahal kita sama-sama menandatangani kontrak kerja,” kata Hadi. (OSB)

Loading...

Baca Juga