oleh

Ali Nugroho Sebut Erick Thohir Membuat Borok-Borok Akan Terbongkar

SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Barisan Penggerak Rakyat Jokowi (Barak Join) Ali Nugroho menyebut perseteruan antara politikus PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir soal jatah Komisaris dan Direksi BUMN hanya membuat malu Presiden Jokowi. Ia meminta perseteruan tersebut segera dihentikan karena dinilai mencederai rasa keadilan relawan-relawan yang turut berjuang secara ikhlas memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019.

“Ini sangat memalukan. Sangat mencederai hati relawan lain yang tidak masuk dalam porsi kekuasaan. Rebut-rebutan jatah logika 100 banding 5000 “Titipan” dipertontonkan ke publik. Apa-apaan ini. Seolah-olah hanya mereka yang paling berjasa memenangkan presiden Jokowi.” kata Ali Nugroho dalam pernyataannya, Sabtu (25/7/2020).

Ia pun meminta Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya, terutama menteri BUMN. Ali Nugroho menilai Erick Thohir menjadi arogan setelah merasa punya kekuasaan. Bahkan ia menyebut Menteri BUMN ini akan terus membuat blunder dan memunculkan borok-borok yang ada.

Baca Juga :  Arya Sinulingga: Adian Napitupulu Cocok Jadi Menterinya Jokowi

“Pernyataan atau omongan presiden saja tidak dihiraukan. Padahal menteri seorang pembantu presiden. Hal ini akan membuat blunder terus, borok-borok akan terbongkar. Karena banyak pihak-pihak yang tidak puas. Merasa punya kekuasaan arogansi Erick muncul. Bandel nih menteri,” ucapnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Thohir selama menjabat sebagai Menteri BUMN tidak ada yang luar biasa. Erick dinilai hanya berkutat soal gonta-ganti pejabat dan efisiensi manajemen perusahaan plat merah. Ia pun mengingatkan, hal ini lazim dilakukan setiap kali ada pergantian menteri.

“Apa karena Erick pengusaha media. Jadi dibuat menarik terus menerus dan dibuat bombastis. Modal BUMN saja masih minta suntikan anggaran negara yang besar,” tegasnya.

Baca Juga :  Aktivis: Koalisi Boleh Membubarkan Diri, Tetapi Kami Tidak pernah

Ali Nugroho mengingatkan, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah juga sempat menyinggung terkait dengan adanya sejumlah komisaris yang merangkap jabatan di BUMN. Menurutnya, praktik rangkap jabatan ini melanggar sejumlah aturan.

“Dan hal itu sudah dilaporkan oleh Baranusa sebagai organisasi relawan Jokowi ke Ombudsman RI,” tutupnya. (OSY)

Loading...

Baca Juga