oleh

Gerakan Perubahan Indonesia: Proses Hukum Pembakar Bendera Tauhid

SUARAMERDEKA – Ketua Gerakan Perubahan Indonesia, Khoirul Amin minta proses hukum terhadap pembakar bendera tauhid dijalankan dengan tegas. Insiden yang terjadi di Garut ini sangat rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan isu agama untuk kepentingan tertentu.

Pernyataan sikap ormas pemuda islam ini disampaikan di Markas GPI Menteng 58, Jakarta, Kamis malam (01/11/18). Hadir dalam pernyataan sikap ini Zulham Arif dari Gerakan Pemuda Islam (GPI), Khoirul Amin mewakili Gerakan Perubahan Indonesia (GPI), Rahmat Himran Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Raja Agung Nusantara dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Rahmat Pakaya dari Jaringan Aliansi Nasional (JANAS) dan Arief Iksan dari Forum Indonesia Satu (FIS).

Ormas-ormas pemuda islam ini mengutuk keras pembakaran bendera tauhid yang terjadi di Garut beberapa waktu yang lalu pada acara hari Santri Nasional. Kepolisian harus dengan tegas untuk segera memproses hukum pelaku pembakaran bendera tauhid.

Khoirul Amin berharap ketegasan dari pihak kepolisian dalam kasus pembakaran bendera tauhid ini. Ketegasan polisi dirasa Amin akan mampu meredam semua isu agar tidak berkembang lebih jauh, terlebih jika dipelintir ke arah politik.

“Polisi harus dengan tegas untuk segera lakukan proses hukum. Kalau itu sudah ditersangkakan, kemudian pasalnya sudah terapkan dan kalau memungkinkan untuk ditahan, segera tahan. Karena itulah yang kemudian menjadi barometer bagi umat Islam. Bahwa polisi sudah bekerja dengan baik.” 

Amin menambahkan, jangan pernah membiarkan urusan hukum menjadi urusan politik. Karena ini adalah tahun politik, sehingga sangat rawan untuk dimanfaatkan menjadi perkara politik. Terutama oleh oramas-ormas yang gemar membawa persoalan agama. Disisi lain, politisi untuk mencari kemenangan calonnya, akan mencoba untuk mempolitisir persoalan tauhid dan persoalan akidah. Persoalan kebenaran bendera ini kemudian digiring menjadi persoalan politik.

Baca Juga :  Badan Pengkaderan Nasional GPI Menggelar Kaderisasi Model

“Mari kita tolak bersama politisasi keikhlasan umat dan politisasi pembakaran bendera tahuhid menjadi persoalan politik. Kita serahkan pada penegak hukum, kita kawal, sehingga hukum bisa ditegakkan untuk keadilan seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Rahmat Himran, Ketua FUIB melihat perkembangan insiden pembakaran bendera yang terjadi sudah mengarah ke ranah poltik. Hal ini terjadi karena ada di tahun politik ini, masalah yang seharusnya diselesaikan secara hukum dapat bergeser karena kepentingan tertentu.

“Kami melihat politisi Indonesia membawa kasus ini menjadi persoalan politik. Seharusnya masalah ini larinya kearah proses hukum. Tapi yang kita lihat saat ini adalah ada oknum-oknum politik yang menunggangi isu ini menjadi isu politik,” jelas Himran.

Hal senada disampaikan Rahmat Pakaya dari Jaringan Aliansi Nasional, yang menyatakan pihaknya secara tegas menganggap kasus pembakaran bendera itu adalah ranah hukum. Rahmat berpendapat biarkan proses hukum berjalan dan tidak dipolitisir oleh kepentingan politik Pilpres 2019.

“Jangan masalah ini dijadikan alat adu domba sesama anak bangsa terutama umat Islam. Kami tida mau Indonesia menjadi seperti Timur Tengah. Jangan jadikan masalah ini menjadi isu untuk memecah belah”, tegas Rahmat.

Baca Juga :  Pembakaran Bendera Tauhid Berdampak Kebencian Terhadap Islam

Raja Agung Nusantara Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menghimbau seluruh umat islam agar mendewasakan diri. Jangan sampai aksi bela tauhid ditunggangi oleh kepentingan politik. Dan jangan dijadikan propaganda semata untuk memecah belah umat.

“Pembakar bendera tauhid harus ditindak tegas demi kenyamanan berbangsa dan bernegara, yang membakar bendera adalah penista agama,” tandas Raja Agung.

Ketua Forum Indonesia Satu Arif Ikhsan dalam pernyataannya mengingatkan kepada umat islam untuk membiarkan polisi bekerja. Dan umat islam jangan terpengaruh isu provokatif yang dapat mempengaruhi umat dan membinasakan umat. Permasalahan pembakaran bendera sebaiknya dipercayakan kepada aparat penegak hukum.

“Ini jangan dipolitisr jadi politik identitas antar umat islam, kami tidak mau terjadi seperti di timur tengah. Karena dipolitisir menjadi pemecah belah, kita harus tegakkan hukum,” tutur Arif.

Mewakili pimpinan GPI, Zulham Arif mengutuk keras pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang dilakukan di Garut beberapa hari yang lalu pada acara hari Santri Nasional. Hal ini mengingat bahwa simbol kalimat tauhid merupakan simbol umat Islam didunia, maka inimenjadi persoalan didunia, bukan hanya persoalan Indonesia.

“Atas nama Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam, kami berharap bahwa proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dipertegas, untuk memenuhi rasa keadlian umat Islam,” kata Zulham. (OSY)

Loading...

Baca Juga