oleh

Menteri PANRB Ingatkan Pentingnya Transparansi Pelayanan Publik

SUARAMERDEKA – Di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia menurut Menteri PANRB sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara. Masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan.

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin. Pernyataan ini disampaikan disela pembukaan acara The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11/2018)

“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujar Menteri PANRB.

Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61. Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Birokrasi seperti ini melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan. tercatat sebanyak 41,15 triliun dapat dihemat pada tahun 2017.

Baca Juga :  Alumni UCY Akan Gelar Reuni Akbar

Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 sampai dengan 2017. Penataan juga dilakukan pada lembaga strategis lainnya, makin mendorong peningkatan kinerja organisasi. Sehingga kini tidak lagi tumpang tindih. Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

Lanjut Syafruddin, sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program one agency – one innovation. Saat ini sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi. Hal ini menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah. Untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

“Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia. Yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA. Melalui inovasi “sistem edat untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Menteri PANRB.

Semua itu, menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah. Rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental. Yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas.

Baca Juga :  UAS: Terima Uangnya Jangan Pilih Orangnya, Infakkan ke Masjid

“Saya melihat jelas, karakter bangsa untuk ini, sudah dibangun sejak dini, seperti saat pekan kerja nyata revolusi mental di Manado,” ujarnya.

Melalui IPS Forum tahun 2018 ini, dengan tema Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action, diharapkan menjadi inspirasi dan pembelajaran bersama. Bahwa membangun negara membutuhkan sinergi harmonis antara masyarakyat, swasta dan pemerintah. Partisipasi publik menjadi “senyawa utama” bagi kualitas pelayanan publik. (KHA)

Loading...

Baca Juga