oleh

Kecewa, Pengusaha Papua Palang Kantor Dinas PU Papua Barat

SUARAMERDEKA – Pengusaha Papua Wilayah Manokwari melakukan aksi memalang pintu masuk Kantor Dinas PU Papua Barat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan mereka terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dirasa tidak adil dalam mengambil kebijakan

Aksi yang berujung penyegelan paksa dengan cara memalang pintu masuk kantor PU Papua Barat ini dikoordinasi oleh Alex Wonggo SE. Alex yang juga intelektual muda asal Arfak menyatakan sangat kecewa dengan sikap dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Pemprov dianggap tidak adil dalam mengambil kebijakan yang baik untuk mengamankan Pengusaha asli Papua (OAP ), Senin (9/11/2018)

“Sudah berapa kali kami bertemu dengan pak Gubernur kami bersama kepala Dinas PU dan Stafnya. Pak Gubernur  memerintahkan Kepala dinas PU beserta staf  untuk mengakomodir semua semua pengusaha yang suda terdaftar di Sekertariat PU Papua Barat. Tetapi kenyataannya sampai sekarang kami tidak terakomodir dengan baik,” ujar Alex.

Baca Juga :  Bahrul Rohman, Ustad Alumni 212 Yang Tergeletak di Rumah Sakit

Lanjut Alex, aksi dan perjuangan semua pengusaha OAP sudah berlangsung selama satu bulan. Sampai saat ini belum ada satu pengusaha OAP yang di akomodir oleh dinas PU.

“Langkah dan tindakan yang sekarang saya dengan pengusaha Papua ambil ini adalah langkah yang tepat. Mungkin maunya Dinas seperti begitu  baru bisa buka mata,” ujar Alex.

Kordinator pengusaha Manokwari Alex Wonggor ini meminta ketegasan Gubernur untuk segera mengambil kebijakan yang baik untuk semua pengusaha OAP. Sehingga tidak terjadi seperti peristiwa seperti ini lagi.

“Jika tahun depan semua SKPD harus ikuti kebijakan pak Gubernur. Tidak boleh ada Gubernur kecil-kecilan yang mengatur di pemerintah provinsi kita,” kata Alex.

Baca Juga :  Fenomena Komunitas Gay Semakin Marak di Banyuwangi

Alex meminta, semua  paket pekerjaan penunjukan yang sesuai dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku untuk OAP. Aagar tahun depan tidak terjadi lagi seperti tahun ini. Pemerintah provinsi harus  sediakan paket pekerjaan lewat semua SKPD untuk pembinaan pengusaha OAP.

“Jika tahun depan terjadi lagi seperti ini. Kami akan melakukan tindakan dan aksi yang lebih dari yang sekarang kami lakukan,” tutupnya. (JFS)

Loading...

Baca Juga