oleh

Besok Aksi FRP APBD Banyuwangi Demo Defisit Anggaran

SUARAMEDEKA – Surat tanda terima pemberitahuan Nomor. STTP/152/XII/YAN 2.2/2018/SAT INTELKAM Polres Banyuwangi yang diterima oleh Forum Rakyat Banyuwangi Peduli FRP APBD tertanggal 14/12/18 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam jumpa pers, di rumah makan di bilangan jalan Borobudur, Rabu (19/12/2018), Amrulloh selaku ketua forum rakyat peduli APBD mendesak agar di lakukan audit anggaran, lewat jalan audit akan terlihat pendapatan asli daerah (PAD) dan penggunaannya.

Selanjutnya Amrulloh menambahkan, dalam kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas Kabupaten Banyuwangi telah menerima sejumlah penghargaan seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun ia terheran heran kenapa setelah menerima penghargaan, sistem pengelolaan anggaran keuangan terkesan amburadul.

Baca Juga :  Bupati Wajo Akui APBD Tahun 2019 Diwarnai Berbagai Permasalahan
“Bayangkan saja untuk tahun anggaran 2018 di bayarkan tahun anggaran 2019. Semuanya itu jelas jelas tidak masuk akal, dan hanya terjadi di Kabupaten Banyuwangi saja”, ucap Sekretaris FRP APBD.

Amrulloh mengungkapkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 hanya 49, 02 persen, dari target 460 miliar hanya terealisasi 226 miliar.

Anehnya kata Amrulloh dalam laporan keuangan di sebut surplus. Padahal sejak tahun 2010 PAD kabupaten Banyuwangi selalu di atas 70 persen, dan kami yakin tahun 2019 akan terjadi defisit
lagi.

“Aksi damai yang di gelar terkait defisit anggaran. Aksi ini mengantarkan kecurigaan aktifis terhadap Pemkab Banyuwangi. tahun 2018 defisit anggaran yang terencana. Sementara legislatif dinilai mandul eksekutif dinilai pemborosan anggaran. Aksi ini merupakan aksi damai terkait kepedulian terhadap defisit anggaran, aksi damai melalui Orasi dan theaterikal. Route loung masch di depan Pemkab, DPRD, BPKAD dan Bapenda,” papar Sekretaris FRP APBD Jamroni SH. (BUT)

Loading...

Baca Juga