oleh

Sumber Daya Manusia Indonesia Tidak Dikelola Dengan Baik

SUARAMERDEKA.ID – Sumber daya manusia Indonesia selama puluhan tahun tidak dikelola dengan baik. Akibatnya saat ini, lulusan sekolah vokasi di Indonesia belum memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Eka Simanjuntak, Direktur Willi Toisuta and Associates dalam Diskusi Publik dengan tema Menakar Pentingnya Penguatan Sumber Daya Manusia Bagi Millenial dalam Memasuki Revolusi Industri 4.0 yang diadakan Rumah Milenial pada Rabu (1/5/2019) di Menteng, Jakarta.

“Indonesia sudah mengalami permasalahan sumber daya manusia. Bahkan sebelum kita mengenal Revolusi Industri 4.0. Selama ini sebagian besar pegawai pemerintah yang mengurus pendidikan vokasi bukanlah yang berpengalaman di bidang vokasi. Akibatnya, kurikulum vokasional kita tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Sehingga sekolah vokasi hanya meluluskan calon pengangguran saja,” kritik Eka.

Ia menambahkan, bahwa perusahaan-perusahaan saat ini membutuhkan skill baru dari karyawannya seiring berkembangnya teknologi. Karyawan harus dididik agar dapat secara mandiri melakukan pengembangan skill sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Baca Juga :  Persiapkan SDM Unggul Sejak Dini Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan

“Selama puluhan tahun pemerintah tidak mengelola sekolah vokasi dengan baik sehingga saat ini kualitas SDM kita, khususnya lulusan sekolah vokasi masih rendah dibanding negara lain. Ke depannya, sekolah vokasi seperti SMK, ataupun lainnya harus dikelola secara benar sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika pemerintah saat ini ingin membangun SDM, yang menjadi Menteri Pendidikan ke depan tidak harus orang yang cerdas, namun yang mampu menggerakkan dan mengarahkan institusi pendidikan,” kata Eka.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kajian Politik Rumah Gerakan 98, Bandot DM menyampaikan bahwa produksi konten kreatif semakin masif di kalangan milenial.

“Saat ini generasi milenial sudah banyak melahirkan startup berbasiskan teknologi digital. Sayangnya regulasi pemerintah selalu terlambat menyesuaikan diri dengan teknologi yang bergerak cepat. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan,” ujar Bandot.

Baca Juga :  JAKI adalah Kelompok Masyarakat Sipil (Civil Society)

Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, David Sitorus dalam diskusi ini menyampaikan bahwa era Revolusi Industri 4.0 telah banyak membantu manusia. Untuk memasarkan barang dan jasa dalam platform bisnis digital. Ia menjelaskan, tantangan generasi milenial ke depan adalah beradptasi dan dapat menggunakan teknologi digital dengan tepat.

“Revolusi Industri 4.0 ini adalah tantangan bagi milenial untuk menjadi kompetitif, kreatif dan kritis. Karena itu kabinet pemerintah ke depan harus ada keterwakilan dari generasi milenial usia 20-35 tahun. Yang memahami kebutuhan dan persoalan milenial, pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Terutama, sudah teruji pemahamannya tentang Pancasila dan kemajemukan bangsa Indonesia,” tutur David. (MIL)

Loading...

Baca Juga