oleh

Satker Wilayah III Maybrat Bekerja Menyangkut Perut, Melayani Semua

SUARAMERDEKA.ID – Viral di facebook kandisi jalan yang di kerjakan oleh Satker Wilayah III Maybrat provinsi Papua Barat, saat ini hancur dan rusak berat. Bahkan jika terjadi hujan, jalan tersebut tidak bisa lewat.

Kondisi jalann ini diakui oleh kepala Satker Wilayah III Maybrat Adreas Tangke saat dikonfirmasi melalui WA voice, Sabtu (4/5/2019). Ia menuturkan, sebenarnya mereka punya niat membangun, tetapi Masyarakat Distrik Kais menuntut ganti rugi 350 juta perkilo meter. Tuntutan ini terkait peningkatan jalan Moswaren , Haimaran, Kais.

“Kami dari Satker Wilayah III Maybrat bekerja hanya membantu saja. Karena rencana waktu itu kunjungan Bapak Presiden ke Kais untuk meresmikan pabrik Sagu. Kami di perintah dari Kementrian PUPR untuk membangun. Kalau sekarang kami ditolak oleh masyarakat, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami dituntut ganti rugi sebesar 350 juta perkilo meter, akibat dari palang-memalang. Sekarang kami susah, mau bangun bagaimana,”kata Adreas Tangke.

Kepala Satker III Maybrat ini menjelaskan tidak ada perencanaan awal. Mereka berkerja hanya membantu saja, kalau tidak di dukung masyrakat, mereka minta pindahkan dananya saja. Karena ini jalan milik pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan sudah pernah di kerjakan oleh Pemda.

Baca Juga :  Pelaku Penganiayaan dan Percobaan Pemerkosaan Diciduk Polsek Sorong Kota

“Kami dari pihak satker cuma membatu peningkatan saja. Karena waktu itu kunjungan Presiden ke Pabrik di Sagu Kais,” tegasnya.

Terkait pagu anggaran, Ka Satker mengaku tidak tahu.

“Nanti saya cek ke Balai XVII Papua Barat siapa Panitianya. Kami hanya bekerja dua kilo meter saja dari Moswaren sampai ke Aimaran. Waktu pembangunan jembatan di Skak Satu, itupun di minta juga oleh masyarakat pribumi 500 Juta. Saya sampaikan ke Kontraktor Pelaksana Pak Wens Sompie Direktur PT Pasela Jaya. Kalau bisa suruh masyarakat buat peryataan atau berita acara, dan harus didukung oleh Bupati dan Gubernur. Supaya kami bisa kerjakan kembali, kalau tidak bisa anggaran tersebut kami pindahkan, kami bekerja hanya membantu saja,” kata kepala Satker Wilayah III Maybrat.

Ka Satker menyampaikan dirinya sudah pernah bertemu dengan mantan kepala Distrik Kais, dalam petemuannya Ka Satker Meminta kepada mantan kepala Distrik kalau bisa masalah ini harus di sosialisasikan ke masyarakat lewat Gereja atau Pemerintah setempat.

“Kami  bekerja kalau tidak di dukung oleh Tokoh masyarakat, Pendeta, Pastor, Iman, dan Bupati, kami tidak bisa buat apa apa, karena Pendeta, Pastor, Iman, dan Bupati diikat dengan waktu dan aturan, kalau kami di suruh ganti rugi dengan dana sekian, dari mana kami ambil Uang ,kalau mau di Protes ada wadahnya, supaya kami dari pihak Satker bisa menghusulkan ke Jakarta. “tutur Ka Satker

Baca Juga :  DPR Tetapkan RUU Pesantren Menjadi UU

Karena Jalan tersebut pertama kali di buka oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, dan itu bukan Jalan Nasional, kebetulan kunjungan Presiden ke pabrik Sagu, jadi pembangunan jalan tersebut di masukan dalam program UKT4B itu perintah kusus dari Presiden kemudian di lelang, Kontraktor pemenang lelang pada waktu “PT Pasela Jaya di kerjakan dari Moswaren Haimaran.

Dari pihak Satker sudah pernah kordinasi dengan tokoh tokoh bahkan kepala Dinas PU kabupaten Sorong, kalau kami di tolak Masyarakat apa yang bisa kami berbuat, Anggaran Belanja Negara APBN hadir dengan tujuan membuka Isolasi jalan untuk kebutuhan Masyarakat,

“Satker Wilayah III Maybrat bekerja melayani lebih Dari Pendeta, Pastor Imam. Satker Maybrat bekerja menyangkut perut. Jadi pastor, pendeta dan imam, harus hotbah dan sampaikan ke masyarakat. Sehingga kami bisa bekerja membangun jalan, yang nanti akan digunakan Pendeta, Pastor dan Imam  untuk melayani umatnya,” tutup Andreas Tangke. (JFS)

Loading...