oleh

Porsi Koalisi Mana Yang Akan Prabowo Prioritaskan?

Leaderboard_720x120

Oleh : Fahmi M.S Kartari (Sutradara Film Dokumenter & Pemerhati Sosial Politik)

Batas waktu pendaftaran capres-cawapres 2019-2024 kian menyempit, masyarakat dengan cepat pula melihat-lihat “evolusi” apa yang terjadi antara isu dan opini publik baik yang dimainkan oleh kubu petahana, maupun kubu oposisi yang akan menggunakan kegagalan Pilpres 2014 sebagai pengalaman untuk lebih cermat lagi dalam berstrategi karena lawan yang dihadapi tetap bukan lawan yang mudah!

Ya, petahana yang mengusung dua periode memang dalam posisi yang kuat karena banyak instrumen dan mesin-mesin politik yang bisa dioperasikan, bahkan bisa juga menarik kekuatan asing untuk bercampur tangan selama kepentingannya terjaga dan mendapat kesepakatan baru. Dalam sejarah politik Republik Indonesia, keterlibatan unsur asing dalam pemilihan pemimpin, bukan lagi hal yang tidak lazim.

Dengan demikian, keuntungan dari energi instrumen politik yang sudah tidak tabu ditampakkan tersebut, seharusnya tidak perlu lagi memusingkan mekanisme konstitusi yang sedang secara sukaria dimanfaatkan oleh kubu oposisi atau pihak-pihak yang menginginkan petahana cukup satu periode! Selain mengganggu fokus dalam pengurusan negara, juga hanya menumpuk lebih banyak ketidakpercayaan masyarakat karena aksi-aksinya dalam perampasan hak berdemokrasi.

Tapi energi politik petahana yang sebetulnya bisa terus diisi ulang, herannya malah tidak cukup tangguh hanya untuk menerima kenyataan bahwa ada tiga “pengganggu” yang dengan cepat berevolusi sekaligus berkonsolidasi pasca Pilkada 2018 yaitu kubu Prabowo Subianto sebagai penantang pilpres terkuat, kalangan Ulama dan Umat Islam sebagai mayoritas penentu pilpres dan gerakan yang masih eksis bersosialisasi yaitu #2019GantiPresiden!

Prabowo Subianto memang cukup santai pergi berjalan-jalan untuk menimbang-nimbang kemungkinan koalisi politik dalam menentukan cawapresnya sambil menunggu hasil Ijtima’ Ulama yang juga dinanti-nantikan Umat Islam. Kesadaran “nilai jual” yang selama ini konsisten terbangun secara positif cukup mudah ditebarkan untuk menyeimbangkan kekuatan koalisi antara kubu nasionalis dan agamis (koalisi keumatan).

Baca Juga :  Inflasi di bawah 4 Persen, Presiden Apresiasi Tim Pengendalian Inflasi

Hasil Ijtima’ Ulama pun akhirnya sudah merekomendasikan Salim Segaf Al-Jufri dan Abdul Somad sebagai cawapres Prabowo Subianto dan ini sebetulnya cukup mengejutkan karena ada nama-nama yang membayang di Umat Islam selama ini seperti Ahmad Heryawan yang dianggap sukses sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode dan Anies Baswedan yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sesuai komitmen sejak lama dari umat untuk patuh pada Ulama, rekomendasi ini dengan cepat direspons dengan menghidupkan opini tentang siapa yang lebih layak dan menentukan di antara Ustadz Abdul Somad yang populer dengan massa pendukung yang besar dan Habib Salim Segaf Al-Jufri yang berpengalaman di parpol dan di pemerintahan sebagai menteri. Dari dua nama itu pendapat umat bahkan sudah langsung mengerucut pada nama Abdul Somad sebagai Ulama sekaligus nantinya sebagai Umara meskipun yang direkomendasikan menyatakan menolak.

Tapi apapun kiprah politik Umat Islam, apalagi rekomendasi sekelas Ulama dalam tingkatan pilpres ini tidak akan pernah bisa diterima oleh kubu-kubu di dalam negeri yang bersama kekuatan dunia layak dituding sebagai penyebab tumbuhnya konflik horizontal bernada SARA dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama di era Presiden Joko Widodo!

Menyimak butir yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ; Soesilo Bambang Yudhoyono saat pertemuan politik dengan Prabowo Subianto di Cikeas, 24 Juli 2018, bisa menggambarkan kondisi politik RI paling aktual dan faktual bahwa Partai Demokrat tidak mengharapkan politik identitas, menolak berdirinya negara agama tetapi juga menolak fobia terhadap Islam.

Baca Juga :  Merdeka Yang Masih Konon, Catatan Kecil Pojok Warung Kopi Ndeso

Tentu bukan tanpa sebab ada penyampaian demikian dari seorang mantan Presiden RI yang paham seluk beluk politik dalam dan luar negeri. Masyarakatpun seharusnya mudah membacanya dengan keyakinan penuh bahwa ada kehendak konspiratif yang membatasi pengaruh Islam dalam politik yang cukup besar, bisa secara sistematis maupun permainan politik yang lebih kotor dan keras yang belum sepenuhnya dijalankan! Lihat lagi bagaimana PKS secara terang-terangan menjadi partai Islam yang paling diincar menjelang pilkada dan pilpres untuk dimatikan dengan berbagai cara!

Soal politik identitas, mungkinkah Partai Demokrat menjadi agen peredam kebangkitan Islam? Bisa saja dan cukup relevan jika melihat posisi fraksi di parlemen dalam mendukung Perppu No.2 Tahun 2017 yang merugikan Umat Islam. Jelasnya, alergi terhadap politik identitas adalah cara bersikap yang berbeda dari fobia terhadap Islam. Ya, karena politik identitas sudah bisa menentukan hasil seperti di Pilgub DKI Jakarta dan dikhawatirkan menjalar pada skala nasional.

Partai Demokrat dan Partai Gerindra dalam pandangan masyarakat, sudah cukup kuat mengesankan arah politik untuk lebih condong pada nasionalisme meskipun terkadang menyertakan embel-embel nasionalis-religius. Tapi Partai Demokrat yang berpengalaman dalam dua periode Presiden Yudhoyono tetaplah berpotensi menjadi pintu masuk yang leluasa bagi bisikan-bisikan kekuatan global sebagai alternatif jika kepentingannya di Indonesia tidak lagi berharap pada kubu petahana. Pada faktor ini, bisa menjadi keuntungan sekaligus kerugian!

Loading...

Baca Juga