oleh

Ical Syamsudin: Presidential Threshold (PT) 20%, Wujud Kejahatan Konstitusi

Leaderboard_720x120

Jakarta, Suaramerdeka.id — Jum’at pada pukul 10.30 Wib. Mahkamah Konstitusi (MK), harus segera mengambil keputusan terkait gugatan Presidential Threshold (PT) atau ketentuan ambang batas pencalonan presiden.

Perubahan Presidential Threshold (PT) dari 0% menjadi 20% membuka peluang korupsi di Indonesia.

Nampaknya ada aroma yang tak sedap di dalam lembaga konstitusi tersebut. Tak dapat dibantahkan, tidak sedikit partai politik yang dianggap terkenal dan para politisinya telah melakukan tindak pidana korupsi berkeinginan mengegolkan Presidential Threshold (PT) 20 % dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017.

Ical Syamsudin mengatakan,”Dan kami menduga sejumlah parpol yang dianggap sebagai juara korupsi itu menyandera para Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak terlaksananya pengambilan keputusan atau memang disengaja. Sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sekarang, putusan tersebut tidak bisa dieksekusi karena waktu pengajuan Capres semakin pendek”, kata Ical kepada Suaramerdeka.id.

Baca Juga :  Polres Polman Lakukan Razia Hunting System Dalam Operasi Zebra

Dengan PT 0% dipastikan Partai Politik juara Korupsi yang mendorong para caleg-calegnya untuk berlaga pada kontestan Pemilihan Legislatif yang nantinya akan mengusung pasangan Capres-cawapresnya tidak akan dipilih rakyat yang rasional sebab rakyat telah menghukum parpol korup tersebut. Bahkan rakyat akan berupaya mengkerdilkan parpol korup dimaksud untuk tidak lagi kembali menguasai parlemen.

Ini cara membersihkan korupsi dari lembaga parlemen yang akan menghasilkan bakal calon pasangan pemimpin republik ini.

Ical menambahkan “Jelas, ada tingkat paranoid yang teramat sangat di benak para politisi bermental korup, kemudian menciptakan semacam teori intervensi terhadap lembaga kehormatan Konstitusi. Sehingga MK tidak berani melangkah sesuai amanat konsitusi dan profesionalisme hakim”, ucapnya.

Baca Juga :  Kapolsek Cengkareng Berikan Santunan dan Makan Bersama Anak Yatim Piatu

Jika saja Mahkamah Konstitusi (MK) tidak segera ambil keputusan PT O %, maka dapat dianggap MK tidak merespon suara-suara kedaulatan rakyat dan MK dinyatakan pro terhadap parpol korup dan dianggap musuh besar kedaulatan rakyat.

Seyogyanya MK patut dibubarkan karena ia lahir dari tuntutan rakyat lewat rahim dan semangat reformasi.

Kami mendesak dan menghibau agar Putusan MK disegerakan. Dari pada rakyat geram karena menganggap kedaulatannya dibajak MK terkait adanya konspirasi dengan sejumlah partai politik bermental korup.

Jangan biarkan itu terjadi dan semudah menyalahkan rakyat ketika nantinya akan muncul gerakan revolusi konstitusi dan rekonstruksi total kalau saja MK tetap kepala batu mempertahankan PT 20% itu. Bila saja itu terjadi dan tidak hayal akan terlahir gerakan Revolusi untuk merebut kedaulatannya.(Surya).

Leaderboard_720x120
Loading...

Baca Juga