SUARAMERDEKA.ID – Pemerhati pemerintah, lawyer dan Aktivis serta LSM Banyuwangi bergabung membentuk Parlemen Swasta. Mereka berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat kecil, serta indipenden dalam mengontrol kinerja pemerintah.
Musyawarah perdana Parlemen Swasta ini digelar di hotel Slamet Jalan. Kapten Piere Tendean No. 89, Banyuwangi Jawa Timur. dimotori Wahyu Widodo (Raja Sengon), M. Yunus Wahyudi (Harimau Blambangan), Raden Bomba Sugiarto, serta beberapa tokoh berpengaruh di Banyuwangi. Mereka siap untuk menyerap, menampung, hingga memperjuangkan aspirasi rakyat hingga ke pemerintah pusat.
Pada musyawarah perdana, Selasa (14/5/2019) dibentuk struktur kepengurusan Parlemen Swasta. Yakni, Ir. Wahyudi sebagai Dewan Penasehat, H. Nanang Nurahmadi sebagai Wakil Dewan Penasehat, Wahyu Widodo (Raja Sengon) sebagai Ketua Harian I, M. Yunus Wahyudi, sebagai ketua Harian II, Inna, sebagai Sekretaris, Eny Setiawati, sebagai Bendahara. Junjung Subowo Humas, Dodik sebagai Ketua Komisi I, H. Black sebagai ketua komisi II, Jos Rudy sebagai ketua Komisi III, Pebdi Arisdiawan sebagai ketua komisi IV, dan H. Mirohman sebagai ketua komisi V.
Penggagas Parlemen Swasta yang akrab disapa Raja Sengon, disela-sela acara mengatakan kepada suaramerdeka.id bahwa wadah ini merupakan wadah seluruh masyrakat. Aktivis, pemerhati pemerintah, bahkan mahasiswa dapat bergabung didalamnya. Tujuannya agar dapat bersatu untuk mengawal aspirasi rakyat kecil dan kinerja pemerintah agar terus lebih baik.
“Memperjuangkan aspirasi atau suara rakyat, tidak harus duduk di gedung DPR. Namun Parlemen Swasta yang didesain sama seperti Lembaga DPR ini juga dapat menjadi tempat yang sama. Sehingga seluruh mantan anggota dewan atau caleg yang tidak dapat kursi bisa bergabung untuk mengawal rakyat,” terang Wahyu, sapaan akrab Raja Sengon.
M. Yunus Wahyudi menambahakan, Parlemen Swasta ini juga memiliki fungsi yang sama seperti lembaga DPR. Parlemen ini juga menjadi kontrol dari pemerintah dalam hal mengambil kebijakan.
“Kedepan, Parlemen Swasta, tidak hanya menunggu keluhan masyrakat. Namun juga akan berkeliling untuk menampung seluruh aspirasi rakyat. Yang hingga kini belum sampai ke telinga pemerintah. Bahkan belum ada realisasi untuk diperjuangan bersama kawan-kawan,” tegas Yunus yang berjuluk Harimau Blambangan ini.
Pembentukan parlemen ini, murupakan awal dari ruang diskusi-diskusi yang akan digulirkan di masing masing wilayah Banyuwangi. Sehingga kedepan, dalam Parlemen swasta terus menjunjung tinggi profesionalitas dalam mengawal suara rakyat, dari sisi apapun.
Secara tetpisah, Erwin Yudianto, dari pengusaha kontraktor, Kamis (16/5/2019) mengatakan kalau nama Parlemen Swasta itu mungkin untuk sementara. Karena tempat musyawarah, diskusi pemerhati pemerintah, lawyer, aktivis dan LSM. Sampai saat ini belum ada nama yang pas untuk dipatenkan.
“Sementara saya punya ide nama Banyuwangi Profesional Indipenden ( BPI ). Dan mungkin pertemuan akan datang dari semua elemen yang hadir, akan menemukan nama yang lebih pas dan cocok. Serta tidak menutup kemungkin Parlemen Swasta, kalau semua setuju, ya itu yang akan dipakai. Sebagai wadah komunitas yang akan dipatenkan,” kata Erwin. (BUT)
