oleh

Umar Halim: Gugatan ke MK Untuk Membuktikan Jika Kemenangan Itu Bersih

SUARAMERDEKA.ID – Pengamat komunikasi politik Umar Halim berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menerima gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan Tim Prabowo Sandi. Penerimaan gugatan Prabowo Sandi di MK bukan karena keberpihakan pada paslon 02 tersebut. Dasar penerimaan gugatan adalah demi terungkapnya misteri kejanggalan yang terjadi selama penyelenggaraan pilpres 2019.

“Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tentang 01 atau 02. Namun ini tentang banyaknya dugaan kecurangan yang menjadi misteri dan harus terungkap. Satu-satunya jalan adalah MK,” tegas Umar Halim dalam pernyataannya, Selasa (11/6/2019).

Halim menegaskan, saat ini begitu banyak praduga dan opini yang terbentuk di masyarakat. Menurutnya ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi bangsa, karena bermuara pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Baca Juga :  Satgas BKO Lakukan Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Di Nduga
“Sekarang kita ingin membuktikan. Jika kemenangan ini bersih ayo kita rayakan bersama, semua pihak bersatu, tidak ada lagi kubu-kubuan, semua legowo. Namun jika ternyata ada kecurangan, maka tidak boleh didiamkan. Kita tidak boleh berbangsa diatas kemunafikan. Dan semua ini harus dibuktikan,” ujar Umar Halim.

Ia menjelaskan bahwa semua misteri kejanggalan harus diungkap tanpa memandang besar atau kecilnya fenomena yang terjadi.

“Begitu banyak video kecurangan yang beredar di media sosial, dari surat suara yang telah tercoblos paslon 01, hingga pembakaran kotak suara. Ini semua membentuk opini publik menjadi liar. Ditambah banyaknya kejanggalan yang dilakukan KPU. Mulai dari salah input situng, dan rekap yang sampai saat ini belum selesai. Hingga misteri DPT bermasalah yang beragam jumlahnya. Ada yang bilang 17.5 juta, KPU bilang tinggal 700 ribu. Intinya apakah semua kejanggalan ini bermuara pada keberpihakan yang kemudian menjadi kecurangan atau memang kelalaian. Ini yang perlu dibuktikan,” tutur Umar Halim.

Baca Juga :  Tilang Operasi Zebra Semeru Polres Banyuwangi Tahun 2018 Menurun

Lanjut Umar Halim, bahwa hasil putusan MK harus dimaknai untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu kedepan serta memperkuat pondasi demokrasi.

“Putusan MK harus dihormati semua pihak, dengan semangat menyempurnakan sistem pemilu, serta menjadi penguat pondasi demokrasi kita. Ini bukan tentang 01 atau 02, sudah selesai itu. Saat ini kita bicara tentang bangsa. Dan ini hanya dapat berlangsung, jika gugatan tim prabowo sandi diterima MK pada 14 Juni ini,” tutupnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga