SUARAMERDEKA.ID – Muhammad Fachrurrozy Basalamah selaku Direktur Bakornas LKMI PB HMI menyebutkan tim peneliti lintas fakultas Universitas Gadjah Mada ( UGM) melakukan riset mengenai penyebab meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu 2019. Ditemukan bahwa tuntutan dan keterlibatan petugas KPPS sangat tinggi hingga menyebabkan kelelahan yang berujung pada sakit atau bahkan kematian.
Menurut Fachrurrozy Basalamah, Pemilu 2019 telah berakhir setelah penetapan hasil sidang MK. Namun, masih menyisahkan masalah, yakni ratusan petugas KPPS yang meninggal sampai detik ini masih menimbulkan tanda tanya.
Ia menjelaskan bahawa Tim peneliti lintas fakultas UGM melakukan riset mengenai penyebab meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu 2019. Tim melakukan penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dari 11.781 TPS yang tersebar di seluruh DIY, tim melakukan penelitian di 400 TPS.
Dalam pernyataannya, Senin (1/7/2019), berdasarkan penelitian, penyebab kematian petugas KPPS bukan diracun. Hasil tim penelitian UGM menunjukkan bahwa petugas KPPS meninggal disebabkan oleh penyebab natural. Yakni karena sejumlah penyakit.
“Hasil otopsi verbal ditemukan rata-rata beban kerja petugas KPPS sangat tinggi. Dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit yang diderita KPPS sebelumnya menjadi penyebab atau meningkatkan risiko terjadinya kematian dan sakitnya petugas KPPS,” kata Direktur Bakornas LKMI PB HMI.
Lanjutnya, Tim UGM juga menemukan, petugas KPPS memiliki multiple morbidity atau pernah mengalami sakit secara berulang. Seluruh petugas KPPS yang sakit memiliki kecenderungan multiple morbidity. Karena itu, tim peneliti UGM merekomendasikan KPU untuk tidak menugaskan petugas KPPS yang memiliki multiple morbidity pada jabatan yang krusial. Selain itu, KPU juga direkomendasikan untuk membekali petugas KPPS dengan keterampilan manajemen risiko yang baik.
Direktur Bakornas LKMI PB HMI memaparkan, meninggalnya petugas KPPS juga disebabkan faktor psikologis. Hasil penelitian tim UGM menunjukkan, petugas KPPS meninggal disebabkan oleh sejumlah penyakit. Namun, hal itu bukanlah satu-satunya faktor.
“Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tuntutan dan keterlibatan petugas KPPS sangat tinggi sehingga menyebabkan kelelahan yang berujung pada sakit atau bahkan kematian,” jelasnya.
Ia melanjutkan, tim peneliti UGM menyarankan KPU melibatkan mahasiswa sebagai petugas KPPS. Mekanismenya adalah memanfaatkan mekanisme KKN (Kelompok Kerja Nyata (KKN) dan magang. Pemberdayaan mahasiswa KKN sebagai petugas KPPS bisa dinilai sebagai dukungan sivitas akademika terhadap penyelenggaraan pemilu.
“KPU disarankan untuk menjajal usulan tersebut di Pilkada 2020. Jika dinilai efektif, mekanisme ini bisa dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya,” tutur Fachrurrozy Basalamah.
Direktur Bakornas LKMI PB HMI ini menyarankan perlunya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lebih jelas, rinci dan teliti dalam menangani kasus ini. Perlu pemeriksaan yang ketat bagi seluruh calon petugas KPPS. Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi dari KPU dan pihak-pihak terkait untuk pemilu kedapannya.
“Kayaknya kemarin itu tidak dilakukan pemeriksaan yang benar. Oleh karena itu, untuk pemilihan petugas KPPS kedepannya harus ada SOP yang jelas. Mulai dari batasan usia hingga hasil pemeriksaan kesehatan yang pasti. Saya tegaskan. Pemeriksaan kesehatan ini harus wajib dilakukan dan hasil tersebut bukan hanya selembar kertas. Namun memang betul-betul dilakukan pemeriksaan di cek dari kesehatan fisik, jiwa dan mental. Agar jelas dan persitiwa yang ironis ini tidak terulang lagi” tegas Fachrurrozy Basalamah. (OSY)
