oleh

Meneropong Pilpres 2019 Bagian 1 “Sandi Lose Jokowi”

Leaderboard_720x120

Oleh: Hanif Kristianto

(Analis Politik dan Media)

Puzzle pencapresan sudah terisi dua pasangan: Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Kealotan dalam menentukan plot sebelum pendaftaran merupakan dinamika politik demokrasi. Deal-deal kepentingan dan perhitungan matang demi suatu kemenangan. Sudah bisa ditebak sejak awal, tahun 2019 merupakan pertarungan ulangan pilpres 2014. Jokowi vs Prabowo maju kembali dengan ‘gebetan’ barunya. Hiruk pikuk di luaran kontestasi, tentunya partai politik bersama koalisinya yang bermain.

Kengototan presiden petahan mencalonkan lagi sudah terbaca melalui manuver yang dibuatnya. Rakyat sebagai penonton dramaturgi politik dibuat bingung dan berdecak kagum. Satu tanya di benaknya: mau apa sebenarnya? Segala daya upaya dilakukan Jokowi untuk merebut kembali kursi kepresidenan. Dua periode tetap Jokowi, begitulah slogan harga mati pendukung setianya.

Mampukah Jokowi memenangkan ronde final pilpres 2019? Jawaban inilah yang ditunggu publik di tengah kemarahan kolektif yang tumpah ruah di dunia maya dan nyata. Siapapun harus memahami, kontestasi pilpres langsung dalam demokrasi melibatkan dua komponen. Pertama, dukungan publik secara opini dan massa. Kedua, penerimaan pasar dan dunia internasional berkaitan dengan konstelasi global. Poin kedua inilah yang rakyat sering lupa, siapa big boss global yang telah memberikan dukungan untuk pemenangan. Rakyat masih dilema dalam percaturan figuritas dan jualan program.

Adapun sebutan nasionalis-religius yang sering didengungkan dalam tiap pemilihan, sesungguhnya menunjukan bahwa sistem politik demokrasi ultra-sekular. Demokrasi memanfaatkan kaum agamawan dan rohaniawan sebagai ceruk pendulang suara. Sementara itu, aturan agama dibuang jauh-jauh. Hak raja untuk raja, hak Tuhan untuk Tuhan. Indonesia telah mencatatkan sebagai negara pengadopsi demokrasi yang telah dikontrol ketat oleh internasional. Tak ayal, jargon Indonesia adalah negara muslim terbesar yang mampu menyandingkan Islam dan demokrasi terus dikawal ketat. Hal ini harus dipahami sebagai upaya pengaborsian keinginan umat untuk bangkit dan menerapakan syariah Islam dalam kehidupan.

Baca Juga :  Pemilu 2019 adalah Pertarungan antara Kekuatan Destruktif vs Penyelamat, menjawab Adian Napitupulu

Berkenaan dengan sandi terhalangnya Jokowi naik satu periode, di antaranya:

Pertama, semenjak era digitalisasi informasi dalam dunia politik, publik telah melek dan mampu membicarakan politik di ruang publik. Liberalisasi informasi tidak bisa dibendung lagi. Kebaikan ataupun kejelekan suatu rezim diungkap detail, baik melalui akun anonim atau akun rasa intelijen. Tantangan inilah yang menjadi bumerang bagi capresi di belahan dunia manapun. Untuk petahana tentu lebih mudah menjatuhkan dan melempar isu-isu akibat dosa politik yang telah diperbuat.

Kedua, dibandingkan #JokowiDuaPeriode, #2019GantiPresiden tentu kekuatanya tak terbendung lagi. Sudah menjadi wacana publik dalam menggalang massa dan opini umum bahwa ketika ada kebijakan yang tak lagi bijak, maka publik akan menuntut secara pragmatis untuk pergantian dalam waktu cepat. Keinginan publik inilah yang akhirnya ditangkap pihak internasional dan pendonor dana untuk mendukung salah satu pasangan.

Ketiga, umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini tak bisa dibohongi lagi. Setiap kebijakan yang diambil, misal kenaikan BBM dan kebutuhan pokok, imbasnya pasti mengenai umat Islam. Nah, kebijakan yang dianggap dzalim itulah yang akhirnya ditangkap generasi muda Islam yang melek teknologi informasi untuk semakin menguliti kebobrokan rezim. Terlebih lagi, sikap sewenang-wenang dalam penerbitan Perppu Ormas tahun 2017 yang dianggap melukai umat Islam secara keseluruhan. Bayangkan saja, ormas Islam telah berperan dalam membina umat, namun tidak dihargai bahkan ada upaya penghalangan sampai kriminalisasi. Puncaknya, ormas Islam menemukan momentum keradikalan dalam perjuangan dan merekatkan ukhuwah untuk terus melawan segala bentuk kedzaliman. Satu hal yang disayangkan dari sikap rezim sebelumnya yaitu menggunakan isu Pancasila untuk menggebuk pihak yang bersebrangan, sementara kebijakan dalam penyerahan segala bentuk pengelolaan negara Pancasila hilang entah ke mana.

Baca Juga :  "Prabowo - Rizal Ramly", Sama Dengan "Soekarno - Hatta Era Milenial"

Keempat, pemilihan cawapres KH Ma’ruf Amin tentu membelalakan semua pasang mata. Pasalnya, jarang sekali seorang ulama diberikan kesempatan untuk duduk di kursi kepresidenan. Tentu ini menjadi tanda tanya publik, manuver ciamik apalagi yang dibuat? Benarkah keterpilihan KH Ma’ruf Amin merupakan kepentingan NU? Ataukah cara lain untuk merebut hati umat Islam? Demokrasi memandang ulama sekadar pengeruk suara umat, sementara pesan keagamaannya sering diabaikan. Sosok KH Ma’ruf Amin tentu dihormati. Ada hal penting yang harus dipahami oleh ulama bahwa manuver politik demokrasi di Indonesia sangat licik dan tak segan menikam kawan sepermainan.

Apapun itu, sandi lose Jokowi sesungguhnya diumumkan semenjak pendeklarasian pencapresan. Hati rakyat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Harapan kepada partai politik yang dianggap pro rakyat terlihat sudah pupus. Rakyat pun sudah bosan dengan tontonan drama politik yang sebenarnya politisi itu bergandengan tangan di balik layar. Sungguh hati rakyat bergelora ingin melabuhkan hati ke sistem politik model seperti apa? Jika pemikiran, perasaan, dan peraturan yang diambil oleh rakyat sudah Islami, maka model politik Islamlah yang seharusnya diwujudkan. Lalu, bagaimana nasib rakyat di 2019? Waktu yang akan menjelaskannya.

Leaderboard_720x120
Loading...

Baca Juga