oleh

Ricuh, Massa Aksi Bela Rakyat Gorut Jilid 4 Blokir Jalan

SUARAMERDEKA.ID – Kericuhan terjadi dalam Aksi Bela Rakyat Gorut (Gorontalo Utara) Jilid 4 yang di motori Brigade Gerakan Pemuda Islam (GPI) di depan Kantor Menko Kemaritiman. Kericuhan ini terjadi saat petugas kepolisian meminta massa aksi yang memblokade jalan untuk melakukan aksinya di pinggiran jalan.

Aksi tersebut digelar untuk meminta Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ikut bertanggung jawab atas tanah rakyat Gorontalo Utara yang dipakai untuk pembangunan PLTU Tanjung Karang Gorontalo Utara sampai saat ini belum dibayar oleh PT Toba Bara Sejahtera. Aksi yang keempat kalinya ini, Aksi Bela Rakyat Gorut merasa LBP yang memiliki saham di PT tersebut memiliki tanggung jawab moril sebagai seorang pejabat negara.

Massa aksi yang di komandoi oleh M frans ini melakukan blokade di depan kantor Kemaritiman. Akibat blokade tersebut, jalan MH Thamrin Jakarta Pusat sempat terjadi kamacetan selama 15 menit. Kericuhan terjadi ketika aparat kepolisian meminta massa aksi untuk menyuarakan aspirasinya di pinggiran jalan.

Baca Juga :  Brigade GPI: Aksi Jilid V Ini Adalah Jawaban Dari Tantangan PT Toba Bara

Selain menimbulkan kemacetan, blokade jalan ini sempat membuat mobil rombongan pejabat negara yang melintas di jalan tersebut harus berputar balik. Diduga pejabat negara tersebut adalah Wakil Presiden, karena rombongan tersebut dikawal oleh paspampres.

Frans selaku koordinator lapangan mencoba untuk menenangkan massa aksi yang terlibat ketegangan dengan aparat kepolisian. Ia juga meminta agar pihak kepolisian tidak melakukan tindakan yang berbau provokasi. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas aksi tersebut, Frans menegaskan bahwa massa aksi siap berjihad untuk membela kepentingan rakyat Gorontalo Utara.

“Ingat bapak-bapak yang berseragam coklat, kami tidak takut oleh siapapun. Ini aksi kami yang keempat kalinya. Kami siap bermandikan darah di tempat ini apabila tidak ada penyelesaian masalah ini. Karena kehadiran kami disini membela rakyat Gorontalo Utara yang terdholimi ” ujar KOrlap Aksi Bela Rakyat Gorut, Jumat (2/8/2019).

Kericuhan ini berakhir setelah massa aksi akhirnya memenuhi himbauan kepolisian untuk kembali berorasi di jalur protokol. Perwakilan ahli waris yang tanahnya belum terbayar, Nurhayati Lasimpala (46) merasa prihatin dengan kejadian tersebut.

Baca Juga :  Brigade GPI Akan Berjihad Untuk Tanah Rakyat Yang Diambil Anak Perusahaan Luhut Binsar Panjaitan

“Kami rakyat kecil di Gorontalo Utara, jangankan lihat polisi begitu (bersitegang-red). Lihat Hansip saja kami takut. Lihat orang pakai celana coklat yang banyak kantongnya saja kami pikir polisi,” kata Nurhayati usai aksi.

Ia mengaku memberanikan diri untuk menyampaikan aspirasi karena saat ini nasib keluarganya di Gorontalo Utara tidak ada kejelasan. Ia juga merasa bingung harus berkata apa dan berbuat apa karena jauh-jauh dari Gorontalo Utara ke Jakarta. Ia meminta LBP untuk mendengarkan persoalan rakyat kecil seperti dirinya yang merasa terdholimi.

“Pertanyaan kami pak. Mengapa lahan kami dieksekusi? Sementara itu tanah kami pak. Dijual kepada siapa? Siapa pembelinya? Karena sampai tahun ini kami bayar pajak. Kami juga punya bukti surat tanah kami. Kami tidak pernah merasa menjual tanah kami” ujarnya. (AMN)

Loading...

Baca Juga