oleh

Bupati Wajo Akui APBD Tahun 2019 Diwarnai Berbagai Permasalahan

SUARAMERDEKA.ID – DPRD Kabupaten Wajo menggelar Rapat Paripurna XIV masa persidangan III Tahun Sidang 2018/2019 membahas tentang persetujuan kebijakan umum perubahan anggaran ( KUPA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan ( PPASP ) APBD Tahun 2019. Rapat ini digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Selasa (6/8/ 2019).

Dalam Rapat Paripurna ini diagendakan acara Penyampaian Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Wajo atas penyelesaian pembahasan rancanagan KUPA dan PPASP APBD Kabupaten Wajo Tahun 2019.

Dalam laporan yang dibacakan oleh Rahman Rahim Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Wajo terdapat beberapa perbaikan dalam pelaporan. Setelah itu dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna. Kemudian dinyatakan oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang hadir pada saat itu.

Acara selanjutnya berupa penandatanganan Berita Acara persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Wajo oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Wajo H. Risman Lukman, S.P., M.Si dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Wajo Rahman Rahim serta Ketua DPRD Kabupaten Wajo H. Muh. Yunus Panaungi, S.H. dengan Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si.

Baca Juga :  Tingkatkan Kualitas SDM Melalui Terobosan Yang Kreatif dan Inovatif

Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa perbaikan atau perubahan APBD tahun 2019 ini merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil di pertengahan tahun anggaran berjalan ini yang berkaitan dengan persetujuan tersebut.

“APBD Tahun 2019 diwarnai berbagai permasalahan. Adanya utang Pemerintah Daerah yang berasal dari tahun 2018 yang harus ditanggulangi pada tahun ini. Disamping itu, asumsi pendapatan yang ditargetkan pada penyusunan APBD 2019 lalu masih mengandung komponen pendapatan yang tidak mungkin lagi terealisasi, sehingga kita harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian itu membawa konsekuensi pada berkurangnya target pendapatan sebanyak lebih kurang 30 milyar demi menjaga agar belanja kita tahun ini tetap berada dalam koridor kapasitas fiskal yang memadai.,” ungkap Bupati Wajo.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan bahwa kondisi APBD sekarang ini merupakan fakta yang harus dihadapi.

Baca Juga :  Implementasi SP4N LAPOR Bagi Peningkatan Kompetensi Pejabat Wajo

“Memang berat, tapi kondisi itu adalah fakta-fakta yang harus kita hadapi di sisa tahun anggaran ini agar pemerintahan daerah dapat terus berjalan dengan baik. Saya yakin, kondisi seberat apa pun, jika dihadapi dengan tekad dan niat baik, pastilah akan dapat kita hadapi,” jelas Dr. H. Amran Mahmud.

Di kesempatan ini pula Bupati Wajo mengapresiasi kinerja dan dedikasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Wajo yang telah menunaikan tugasnya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wajo. Dan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Wajo atas kesediaannya membantu pemkab Wajo menyelesaikan tugas ini.

Terakhir Bupati Wajo berjanji akan menindak lanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam pembahasan KUPA dan PPASP pada sidang ini. (FAR)

Loading...

Baca Juga