oleh

Republik Indonesia Bab Dua/Pasca Jokowi (15): Bongkar Pasang MPR (1)

Republik Indonesia Bab Dua/Pasca Jokowi (15): Bongkar Pasang MPR (1). Oleh: Sri-Bintang Pamungkas, Aktivis.

Pemilihan Presiden (dan Anggota Legislatif) yang Curang dan Dicurangi kemarin adalah akibat dari Amandemen terhadap UUD 1945 Asli, khususnya pada Pasal 6.

Tidak saja orang Indonesia Asli yang dihapus, sehingga memungkinkan WNI Bule, Cina, Arab, India dan Keturunannya bisa menjadi Presiden RI, tetapi Sumber Kecurangan lewat Koalisi Partai-partai Politik juga datang dari Amandemen itu… Dengan Amandemen itu pula, Pasangan Calon Presiden bisa dikurangi hanya menjadi dua, sehingga para Calon dan Koalisi Partai pun menjadi mudah dikendalikan oleh pihak Asing dan Aseng… Maka Republik pun akhirnya menjadi mudah untuk dikendalikan…

Dalam UUD 1945 Asli disebutkan:
(1) “Presiden ialah orang Indonesia asli
(2) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”
Di dalam Penjelasan Pasal per Pasal disebutkan: “Sudah jelas”

Juga perlu dicatat, bahwa di dalam UUD 1945 Asli tidak ada disebut “Partai Politik”. Sekalipun sejak sebelum Kemerdekaan sudah ada Partai Politik, bahkan Bung Karno dan Bung Hatta adalah Pendiri-pendiri dan Pemimpin-pemimpin Partai Politik. Juga dalam Pemilu 1955 Partai-partai politik juga ikut meramaikannya.

Baca Juga :  Fraksi PKS Dorong RUU Omnibus Law Masuk Prolegnas, Pemerintah Jangan PHP

Hal itu menunjukkan, bahwa di dalam UUD 1945 Asli, Partai Politik bukan mutlak institusi kenegaraan demokrasi. Adanya Sistim Oligarki Kepartaian yang muncul dalam Pertemuan Ciganjur (1998) dan menjadi otoriter sebagai salahsatu Lembaga Tinggi Negara sampai hari ini harus dikecam sebagai pelanggaran atas UUD 1945. Di jaman Pak Harto sekalipun, ada Golongan Karya yang diikutkan dalam setiap Pemilu, dan Golkar bukan Partai Politik.

Karena itu pernyataan para pemimpin Parpol, seperti Megawati, Amien Rais, SBY dan lain-lain itu, termasuk Prabowo, tidak perlu menjadi acuan yang sifatnya mutlak harus diikuti.

Demikian pula, melihat catatan-catatan tersebut, maka Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 hasil Amandemen sungguh-sungguh bertentangan dengan UUD 1945 Asli. Bahkan di situ telah terjadi Pengkhianatan terhadap NKRI, karena terbukanya campurtangan Asing dan Aseng. Karena itu, Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia harus mau menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 Asli. Pasal 6 UUD 1945 Asli harus pula dinyatakan berlaku kembali.

Baca Juga :  Kerjasama JAKI Antar Jaringan Mulai Diimplementasikan

Terlebih lanjut, melihat perubahan yang terjadi di Dunia sampai dengan hari ini. Bahwa Pemilihan Presiden hampir seluruhnya dilakukan secara langsung. Maka Pasal 6 UUD 1945 Asli, seperti tersebut di atas, bisa dan harus bisa diinterpretasikan sebagai berikut:

Bahwa MPR menerima pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari seluruh Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai batas waktu tertentu, Calon-calon yang masuk itu kemudian diseleksi oleh MPR dengan cara tertentu. Sampai mendapatkan jumlah tertentu, misalnya 10 Calon Presiden atau 10 Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Lalu ke sepuluh Calon Hasil Pilihan oleh MPR itu (sebutlah hasil electoral vote) dipilih lagi secara langsung dengan suara terbanyak ( popular vote).

Berdasakaan itu, maka Pasal 6 UUD 1945 Asli tidak perlu mengalami perubahan apa pun. Tentu saja untuk melaksanakan ketentuan itu, masih perlu diterbitkan Peraturan Pelaksanaannya melalui Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

Loading...

Baca Juga