oleh

Siapkan Konsolidasi Rakyat Untuk Aksi Massa Besar-Besaran di MPR Soal GBHN

Siapkan Konsolidasi Rakyat Untuk Aksi Massa Besar-Besaran di MPR Soal GBHN. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional), Anggota Proklamator 20.

Pernyataan sepakat 10 Partai Politik soal kembali diberlakukannya GBHN dan peningkatan status kembali MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara harus melibatkan rakyat banyak dalam proses politiknya.

Hal ini dikarenakan tidak mungkin kerja kesepakatan politik parlemen tersebut hanya dijalankan oleh DPR dan DPD melalui amandemen terbatas.

Karena untuk mewujudkan sistem politik rakyat tersebut, harus melalui mekanisme dikembalikannya UUD 45 teks asli hasil revolusi kemerdekaan.

Dan tentunya, rakyat harus terlibat dengan masuk ke dalam MPR melalui utusan-utusannya. Mulai dari Utusan Wilayah, Utusan Agama-Agama, Utusan Petani, Utusan Buruh, Utusan Profesional, Utusan Desa, Utusan Nelayan, Utusan Hankam (TNI-POLRI), Utusan ASN, Utusan Nelayan, Utusan LSM, Utusan Masyarakat Adat, Utusan Etnis Tionghoa, Utusan Etnis Arab, Utusan Guru, Utusan Tukang Ojek, Utusan Pers, Utusan Pengusaha, Utusan Ormas, Utusan Guru, Utusan Perempuan, Utusan Pengangguran dan seluruh Komponen Rakyat yang nantinya merepresentasikan kepentingan dan kebutuhannya.

Baca Juga :  Ketua DPR RI Minta Kasus Penyelundupan 16 Kontainer Sampah Diusut

Untuk mewujudkan ini rakyat harus mulai mengkonsolidasikan seluruh kekuatannya, termasuk ASN, TNI, POLRI. Agar paling tidak ada beberapa kursi untuk terlibat dalam keputusan Lembaga Tertinggi Negara. Dan kekuatan rakyat ini harus sudah dimulai dari saat ini. Untuk bersama-sama melakukan aksi massa sebesar-besarnya di depan gedung MPR. Agar terlibat dalam proses peningkatan status MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara dan diberlakukannya kembali GBHN.

Jika proses politik tersebut hanya melibatkan DPR dan DPD, maka akan berpotensi Negara dikuasai oleh segelintir orang yaitu Konglomerat dan Pemodal Besar. Sehingga Negara akan lebih mudah diambil alih Konglomerat tersebut.

Kita harus kembalikan kedaulatan rakyat sepenuhnya dan seutuhnya. Sehingga rakyat benar-benar menjadi Pemilik Negara.

Baca Juga :  Pelaku Industri Dalam Negeri Curhat ke DPR Soal Jaminan Pasokan Gas

Mari kita siapkan kekuatan rakyat dari sekarang untuk merebut kembali hak kedaulatan kita.

Loading...