Pimpinan Mahasiswa Harus Jadi Anggota MPR Sebagai Utusan Mahasiswa. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, KOPER (Koordinator Pergerakan) Kedaulatan Rakyat 100% dan GBHN untuk Rakyat.
Kita harus mengakui pergerakan mahasiswa yang berhasil melakukan perlawan. Dan berhasil menunda beberapa RUU (Rancangan Undang-Undang) di DPR dari 23-24 September 2019.
Kegigihan dan mental perjuangan mahasiswa yang tegas dengan sikap menyatakan mosi tidak percaya pada DPR dan Partai Politik harus kita katakan salut.
Oleh karena itu, Aksi Kedaulatan Rakyat 100% dan GBHN untuk Rakyat mengajak untuk menyiapkan kondidasi kembali untuk agenda yang lebih besar. Agenda yang akan menempatkan Rakyat sebagai Pemilik Negara. Yaitu untuk ikut masuk menjadi salah satu utusan dalam keanggotan MPR yang sedang kami perjuangkan sebagai Utusan Mahasiswa. Begitu juga dengan Utusan Kelompok Masyarakat Sipil dan utusan Pemuda.
Soal mahasiswa duduk dalam posisi keanggotaan Lembaga Tertinggi Negara, merupakan hal yang ideal. Karena di beberapa Senat Perguruan Tinggi yang terdiri dari Guru Besar, Rektor, Dekan, Presiden BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) juga masuk menjadi anggota Senat Perguruan Tinggi. Salah satu contohnya di UIN Suska Riau tempat saya pernah menjadi dosen disana.
Dengan masuknya mahasiswa ke dalam MPR, tentu akan mendorong kemajuan pesat dalam pengembangan fungsi mahasiswa. Sebagai salah satu agen perubahan di Indonesia.
Pada 11 September 2019, Aksi Kedaulatan Rakyat 100% dan GBHN untuk Rakyat telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua MPR yang menuntut bahwa harus dilibatkannya rakyat banyak dalam agenda peningkatan status MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara dan ditetapkan kembali GBHN untuk Rakyat. Keterlibatan rakyat banyak ini adalah masuknya Utusan-Utusan Rakyat dan Utusan Hankam serta ASN (Aparat Sipil Negara) dalam kelembagaan MPR. Sehingga penyusunan agenda-agenda rakyat bisa menyeluru dan proses pergerakannya berangkat dari bawah ke atas (bottom up).
Dalam waktu dekat, setelah anggota DPR dan DPD dilantik, Aksi akan kembali ke MPR untuk menekankan tuntutan Aksi yaitu mengimplementasikan agenda Kedaulatan Rakyat 100% dan GBHN untuk Rakyat. Aksi ini tetap dengan agenda yang tidak berubah, ditambah tema taktis, “Rakyat Menuntut.”
