oleh

APRI: Pemerintah Harus Perhatikan Penambang Rakyat

SUARAMERDEKA.ID – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) mengadakan diskusi media dengan tema ‘Lebih Menguntungkan Mana Tambang Rakyat atau Freeport’, dilaksanakan di Neighbor Coffee Spot, Senin (5/8/2019).

‘Selama 5 tahun APRI belum muncul, karena banyak yang tidak menginginkan. Karena akan menjadi ancaman dalam kondisi tambang rakyat. Dengan istilah “kerjanya haram uangnya halal”. Semua pada minta jatah kepada penambang rakyat tersebut,” kata Gatot Sugiarto Ketum APRI.

Ia melanjutkan, secara historis penambang rakyat sudah ada sebelum Indonesia ada. Pemerintah harus memperhatikan para penambang rakyat, dan diayomi oleh pemerintah. Bukan diuber-uber oleh aparat, dibakar tambangnya.

“Jumlah penambang rakyat seluruh Indonesia berjumlah jutaan. Dan kami memutuskan tetap menambang agar penghasilan yang didapat dapat menghidupi keluarganya. Dan semua akan mendapatkan rezeki yang lumayan. Termasuk para tukang ojek yang membawa batu bongkahan tambang berisi emas semua kebagian rezeki,” katanya.

Baca Juga :  Mulyanto PKS Sebut Freeport Hanya Bikin Gaduh

Ia menilai, di pertambangan rakyat harus badan kuat dan dapat mengatasi pengangguran semua bekerja, dan perlu membuat jaringan pemasaran agar mereka terjamin penjualannya, dan potensinya luar biasa.

“Penghasilan penambang rakyat seluruh Indonesia sampai berjumlah 25 trilyun lebih besar dari kelapa sawit, dan banyak yang diuntungkan dengan adanya penambangan rakyat, dan dari APRI akan tetap menolong para penambang agar mereka dapat bekerja dengan nyaman,” pungkas Gatot.

Sementara itu Iwan Piliang seorang Content Director, mengatakan negeri kita dimana emas berserakan, mari kita urus IPR-IPR kenapa yang mudah dipersulit dan jangan terlalu mahal biaya IPR nya, hampir semua wilayah di Bukit Barisan hampir semua emas, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan lainnya.

Baca Juga :  "Optimis" Ribuan Anak Muda Daftar “Jagoan Tani” Banyuwangi, di Sediakan Modal Ratusan Juta

“Persoalannya kenapa yang mudah dipersulit. Serta janganlah kita dibodohi dan seakan-akan kita susah. Mati di lumbung padi. Padahal kita punya emas yang banyak,” katanya.

Menurut Bisman Bakhtiar dari Komisi VII DPR-RI, eksistensi penambang rakyat terabaikan dan ada pertanyaan lebih menguntungkan mana tambang rakyat atau Freeport.

“Kenyataan hasil dari penambangan rakyat lebih besar dari hasil perkebunan kita. Adanya Evaluasi UU 4 Tahun 2009, kewenanngan IUP ada di tangan Bupati atau Walikota,” katanya. (ECR)

Loading...