SUARAMERDEKA.ID – Pendiri Rumah Milenial Indonesia, Sahat Martin Philip Sinurat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Seminar Nasional dengan tema ‘Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi BUMDes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa’ dilaksanakan sebagai bentuk kegelisahan dari generasi milenial terhadap pembangunan BUMN dan BUMDes sebagai salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi Indonesia.
Menurutnya, opik ini diangkat karena banyaknya persoalan yang dihadapi oleh BUMN. Antara lain Pertamina menghadapi permasalahan kebocoran minyak dan gas di Laut Jawa. Kemudian peristiwa padamnya listrik di hampir separuh Jawa pada tanggal 4 Agustus lalu. Serta laporan keuangan Garuda Indonesia yang bermasalah dan mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan dan OJK.
“Selain itu persoalan radikalisme di dalam tubuh BUMN menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir dimana diduga ada simpatisan HTI yang menjabat posisi strategis di dalam struktur BUMN. Kami berharap di periode mendatang, Pak Jokowi memilih Menteri BUMN yang serius membenahi BUMN agar terhindar dari virus radikalisasi dan korupsi,” tegasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, (12/8/2019) di Gedung Juang 45, Cikini dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai organisasi dan kalangan.
Hadir dalam Seminar ini Taufik Madjid (Dirjen PPMD Kemendes), Fadjroel Rachman (Komisaris PT. Adhi Karya), Budiman Sudjatmiko (Anggota DPR RI) KH. Ahmad Ishomuddin (Rais Syuriyah PBNU), Hotasi Nababan (Pemerhati BUMN), Saddam Al-Jihad (Ketum PB HMI), Agus Herlambang (Ketum PB PMII), dan Irendra Radjawali (Inovator 4.0).
Menurut Fadjroel Rachman radikalisme sudah lama menjadi penyakit karena masuk kepada generasi muda melalui dunia kampus. Selain itu, radikalisme juga masuk menyusup ke dalam institusi pemerintahan seperti kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Selain BUMN, radikalisme juga masuk mempengaruhi insititusi negara seperti Polri maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk melawan gerakan radikalisme ini dibutuhkan pendekatan luar biasa. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa saja. Karena itu, Presiden Jokowi mesti tampil di depan untuk membubarkan dan melawan bibir radikalisme yang ingin menghancurkan Indonesia,” ujarnya.
Hadir juga dalam seminar Budiman Sudjatmiko yang ikut menyampaikan pentingnya memberantas radikalisasi dan korupsi di dalam tubuh lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara.
“Ini adalah tugas sejarah zaman kita. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua orang yang cinta negara dan cinta masa depan anak cucunya. Kita harus sama-sama mengembalikan semua milik negara kepada seluruh anak bangsa. Baik kekayaannya maupun nilai-nilainya yang bebas dari korupsi maupun cuci otak yang mengganggu tujuan kita bernegara Indonesia berdasar Pancasila,” katanya.
KH. Ahmad Ishomuddin dari PBNU menyampaikan bahwa sejak berdirinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia terus-menerus menghadapi ujian yang berat dan besar layaknya penyakit, yakni intoleransi dan radikalisme yang bisa berkembang menjadi terorisme.
“Radikalisme dan intoleransi merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia. Siapa pun masyarakat yang intoleran patut ditindak tegas. Kaum radikal yang menentang Pancasila harus diberantas karena bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ketua Umum PB HMI, Saddam Al Jihad menyampaikan tentang apa yang dicita-citakan Bung Karno, yaitu Pancasila diharapkan menjadi ideologi dunia. Ideologi Pancasila kemudian menjadi moderasi terhadap ideologi-ideologi lain.
“Ide kreativitas dari tenaga-tenaga muda masih dibutuhkan saat ini. Penting untuk organisasi seperti HMI, GMNI, PMKRI, GMKI maupun PMII untuk kembali masuk ke kampus sebagai tempat mahasiswa belajar nasionalisme dan kebangsaan. Namun untuk kelompok radikal harus kita atasi dan hadapi bersama,” tegasnya. (MIL)
