SUARAMERDEKA.ID – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Banyuwangi, Jawa Timur, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, untuk segera mewujudkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Salah satu program janji kampanye tersebut dinilai sangat dinanti oleh wali murid dan seluruh elemen sektor pendidikan di Bumi Blambangan.
Bukan hanya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Tapi juga demi mengurangi angka putus sekolah imbas ketidak mampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan si buah hati.
“Pemerintah memang sudah meng gratiskan biaya pendidikan dasar. Namun sudah bukan rahasia, dengan berbagai dalih dan dasar, masih ada saja pungutan yang membebani orang tua siswa,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Rabu (1/9/2021).
Biaya pendidikan masih dibebankan sekolah kepada wali murid, lanjutnya, ada yang dinamakan sumbangan, Peran Serta Masyarakat (PSM) dan lainnya. Yang nominalnya kadang cukup mencekik. Imbasnya, karena tidak mampu dan tidak mau menanggung malu, orang tua dengan ekonomi kurang beruntung akhirnya lebih memilih tidak melanjutkan jenjang pendidikan sang anak.
Ormas loreng hitam oranye menyadari bahwa BOS Reguler dari APBN atau pemerintah pusat tidak bisa mengcover seluruh operasional satuan pendidikan. Kondisi tersebut menjadi buah simalakama bagi sekolah. Yang ujungnya mendorong lahirnya kebijakan yang membebani orang tua peserta didik.
Lebih fatal, akibat adanya sumbangan, PSM dan lainnya, tak jarang pihak sekolah harus menanggung masalah. Dihujat wali murid dan masyarakat. Bahkan sampai dilaporkan kepada pihak berwajib karena keberadaan sumbangan dianggap sebagai praktik Pungutan Liar (Pungli).
Apalagi jika biaya yang harus dibayar orang tua siswa untuk kegiatan diluar proses belajar mengajar. Misal untuk kegiatan ekstrakurikuler atau mengikuti kegiatan pemerintah daerah diluar sekolah.
“Bisa dicek dilapangan, banyak kepala sekolah, komite, sampai dilaporkan. Dan janji kampanye Bupati Ipuk tentang BOSDA, adalah solusi, jalan keluar dari masalah klasik biaya pendidikan di Banyuwangi. Kami berharap bisa segera direalisasikan,” cetus mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi ini.
Sebagai daerah dengan nama harum sampai dikancah internasional, menurut Zamroni, sudah saatnya Banyuwangi, menyuguhkan pendidikan dasar yang benar-benar gratis bagi masyarakat.
“BOSDA ini merupakan program yang pro rakyat dari Bupati Ipuk, mari kita dukung bersama untuk segera diwujudkan,” ujarnya.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, meyakini bahwa program BOSDA akan menjadi angin segar bagi sektor pendidikan dasar. Dan akan mendapat sambutan baik dari seluruh elemen masyarakat.
Zamroni mencontohkan, seperti yang telah dipraktikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Menurutnya, keberadaan BOSDA di kota Majapahit terbukti memudahkan dan meningkatkan kualitas program belajar mengajar yang dilakukan pihak sekolah. Serta menghapus beban biaya pendidikan orang tua siswa.
“Bahkan Pemkot Mojokerto juga mengalokasikan anggaran kepada sekolah untuk kegiatan siswa diluar sekolah. Seperti saat mengikuti kegiatan pemerintah daerah dan lainnya,” ungkap Zamroni.
“Kami sangat berharap janji politik Bu Ipuk tentang BOSDA bisa segera direalisasikan. Kami bersama masyarakat Banyuwangi, sangat menunggu,” imbuhnya. (BUT).
