oleh

BPP GINSI Siap Jembatani Kebijakan Pemerintah ke Eksportir Importir

SUARAMERDEKA.ID – Sejumlah pengurus Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) mendatangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Kamis (7/11/2019). Dipimpin Ketua Umum Anthon Sihombing, mereka menemui Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga.

Menurut Anthon, pertemuan dengan Jerry membahas sejumlah hal, seperti menjelaskan posisi GINSI sebagai mitra pemerintah dalam pembuatan dan pemberlakuan kebijakan.

“Beliau menangani perjanjian-perjanjian perdagangan dengan luar negeri dan eksportir. Kalau eksportir kita juga mengharapkan terkait dengan importir. Karena 70 persen dari eksportir adalah importir,” ujar Anthon usai pertemuan.

“Jadi kita menjelaskan kepada beliau, kerja sama dengan GINSI sebagai mitra, perpanjangan tangan. Jadi apa-apa yang akan dikeluarkan pemerintah, kita itu sebagai jembatan untuk menyalurkan (menyampaikan kebijakan itu-red) kepada importir-importir,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pemantapan Manasik Haji Tahap 2 Kabupaten Banyuwangi

GINSI berharap kepada pemerintah agar membuat regulasi yang tepat dan menguntungkan importir, bukan malah sebaliknya. Sebab, importir turut berperan dalam menyumbang devisa kepada negara. Selain itu, ia juga meminta ke Wamendag agar para importir-importir yang ada dibina.

“Karena selalu kita baca di media, Menteri Perdagangan mem-banned, kualifikasi 300 lebih importir. Kita tidak tahu importir mana itu, karena importir itu pribadi dengan pribadi bisa bebas datang kemari (Indonesia-red),” tuturnya.

Ia berharap ada pendataan terhadap para importir. Sehingga keberadaan importir nakal tersebut bisa diminimalisir.

“Kebijakan yang kita ambil bagaimana mendata importir-importir itu, sehingga seperti asosiasi-asosiasi yang lain seperti ALFI, Gapensi, kalau menjadi anggota atau pekerja, mereka harus mendapat rekomendasi dari asosiasi terkait,” jelasnya.

Baca Juga :  Biworo H : Polresta Banyuwangi Terima Penghargaan Terbaik Pertama dari KPPN Banyuwangi

“Yang di-banned Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) itu ada 330 importir. Dari anggota GINSI sangat jarang. Memang untuk datang kemari itu hak mereka. Tapi untuk mengatasi ini, kita minta kepada Wamendag agar diambil langkah,” lanjut anggota DPR RI periode 2014-2019. (ECR)

Loading...