oleh

Diduga Terlantarkan Bayi Hingga Meninggal, GPI Kota Bogor Tuntut Izin RS Melania Dicabut

SUARAMERDEKA.ID – Pimpinan Daerah (PD) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kota Bogor menuntut Dinas Kesehatan setempat mencabut izin RS Melania. Rumah Sakit Umum dan Bersalin tersebut diduga dengan sengaja menolak memberikan pertolongan kepada bayi yang dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal di rumah sakit lain.

Ketua PD GPI Kota Bogor Muhammad Ihsan Ar-Rofie menuturkan, seorang ibu bernama Rosalina menjalani persalinan di Klinik Bidan Elis di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi pada Senin (8/3/2021). Usai persalinan, bayi yang dilahirkan mengalami kondisi kritis dan disarankan dirujuk ke Rumah Sakit terdekat yakni RS Melania.

“Namun saat datang, pihak rumah sakit menolak melakukan perawatan dengan alasan ruangan penuh dan bayi tersebut bukan pasien RS Melania. Pihak keluarga sudah memohon untuk memeriksa bayi, dan melakukan penanganan awal. Namun Dokter dan TIM di IGD tetap menolak,” kata Ihsan melalui sambungan selular, Selasa (16/3/2021) malam.

Singkat kata, ujar Ihsan, pihak keluarga pun akhirnya membawa bayi tersebut ke RS Ummi Bogor dan menjalani rawat tinggal. Namun pada 10 Maret sekitar pukul 11.30 WIB siang, bayi sudah menghembuskan nafas terakhir di RS Ummi Bogor.

“Kami mendesak dengan tegas kepada Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk segera mencabut izin RSIA Melania. Karena diduga telah melakukan penelantaran terhadap pasien bayi bapak Arifin dan ibu Rosalina, warga RW 10 Kelurahan Harjasari Kecamatan Kota Bogor Selatan yang berujung pada kematian bayi tersebut dirumah sakit lain. Diduga bayi tersebut meninggal akibat terlambat mendapat penanganan medis,” tegas Ketua PD GPI Kota Bogor.

Ia pun mengaku sangat menyayangkan sikap RS Melania yang dinilainya tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien dengan dalih yang tidak masuk akal. Ia menegaskan, meski alasan penolakan karena ruang NICU penuh, menurutnya, tetap saja rumah sakit wajib memberikan pertolongan pertama sembari mencarikan rumah sakit rujukan lain.

“Ini jelas disebutkan dalam UU no 36 Tentang Kesehatan Pasal 32 tahun 2009,” ujarnya.

Ia pun menyebutkan UU yang dimaksud:

1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

“Seharusnya Rumah Sakit Melania mengutamakan penyelamatan nyawa pasien terlebih dahulu. Tapi faktanya, alih-alih memberikan tindakan penyelamatan, menurut keterangan keluarga, pasien hanya diberikan oksigen tanpa ada penanganan dokter,” seru Ihsan.

Berdasarkan informasi yang diberikan korban ke dirinya, Ihsan menekankan, pihak keluarga disinyalir dibiarkan mencari sendiri rumah sakit rujukan yang ruang NICU nya tersedia. Sementara, menurutnya, rumah sakit hanya menerima rujukan dari sesama rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.

“Selama keluarga mencari rumah sakit lain, bayi tersebut hanya dibiarkan ada di gendongan keluarganya. Ini sangat keterlaluan,” kata Ketua PD GPI Kota Bogor.

PP GPI Kota Bogor Meminta Dinas Kesehatan Mencabut Izin RS Melania

Ihsan juga mempaertanyakan pengawasan dari Dinas Kesehatan terkait hal seperti ini. Ia mengingatkan, sudah menjadi rahasia umum kerap terjadi pasien darurat diterlantarkan dengan alasan ruangan penuh dan bahkan terkadang ada diterlantarkan hanya karena hal-hal yang sifatnya administratif.

“Dimana rasa kemanusiaan kita? Ironis jika tenaga medis sudah tak mengutamakan menyelamatkan nyawa seseorang. Apa pun alasannya, tentu tak dapat diterima apalagi dibenarkan. Kejadian ini tak boleh terus terulang. Sudah cukup nyawa yang hilang karena penolakan oleh rumah sakit. Kami sekali lagi meminta Dinas Kesehatan Bogor mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin rumah sakit tersebut,” tegas Ihsan.

Ketua PD GPI Kota Bogor ini pun menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan memastikan pihak keluarga memperoleh keadilan atas meninggalnya bayi yang disinyalir karena kelalaian pihak RS Melania.

“Kami dari Gerakan Pemuda Islam. Akan mengawal ini sampai pihak keluarga benar-benar mendapatkan keadilan. Dan rumah sakit Melania mendapat ganjaran atas dugaan kelalaian yang dilakukan,” kata Ihsan.

Ia memastikan, kader GPI Kota Bogor akan turun ke jalan menyuarakan tuntutan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut izin RS Melania. Pembelaan kader GPI Kota Bogor, sambungnya, tidak akan berhenti hingga keluarga korban mendapatkan keadilan.

Kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi kami ini. Kami akan lakukan apapun sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Deni kemaslahatan umat, kader GPI siap berjuang hingga titik darah penghabisan. Karena ada nyawa bayi tak berdosa melayang yang diduga terjadi karena kelalaian tenaga kerja medis. Sangat ironis,” ungkap Ihsan.

Selain Pasal 32, pada pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan ancaman pidana terhadap rmah sakit yang tidak memberikan pelayanan kepada pasien kritis.

Pasal 190 ayat (1&2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(OSY)

Loading...

Baca Juga