oleh

DPR Ingatkan Penguji Klinis III Vaksin Sinovac Akan Sumpah Etis Hippocratic Oath

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran yang terlibat dalam proses uji klinis fase 3 vaksin Sinovac untuk memegang teguh Hippocratic Oath (sumpah etis). Selalu berpegang pada perikemanusiaan walaupun mendapat tekanan dari siapapun, termasuk pemerintah sekalipun.

Sebagai mantan peneliti, Mulyanto meminta para peneliti yang terlibat dalam proses uji klinis fase 3 vaksin Sinovac untuk bersikap profesional. Ia mengingatkan, peneliti harus objektif dan berani menyampaikan hasil uji tersebut apa adanya.

Mulyanto menegaskan, uji klinis fase 3 ini sangat penting untuk menilai efektifitas dan imunoginitas 3 juta dosis vaksin yang sudah dibeli Pemerintah. Sebanyak sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac saat ini sudah didatangkan sedangkan 1,8 juta dosis menyusul kemudian.

Baca Juga :  Himbauan WHO Soal Penanganan Covid-19 Terkesan Dicueki Pemerintah

“Sebab berdasarkan daftar efektivitas vaksin yang disebutkan WHO, vaksin Sinovac tidak tertera di dalamnya. Untuk itu vaksin Sinovac yang sudah dibeli harus diuji. Jangan sampai vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat ini malah berbahaya,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (17/12/2020).

Kondisi ini, lanjutnya, tentu menjadi tekanan tersebiri bagi tim peneliti FK Unpad yang tengah menguji klinis fase 3 untuk menentukan status vaksin Sinovac. Ia pun berharap para ilmuwan kedokteran yang terlibat riset ini menjagi garda ilmiah yang mengayomi kesehatan masyarakat.

“Mereka tidak boleh goyah apalagi ingkar dari Hippocratic Oath, sumpah etis mereka. Jangan sampai mereka tergiur pada rayuan manis pebisnis vaksin. Atau takut pada tekanan pihak-pihak yg tidak bertanggung-jawab,” tegas Mulyanto.

Baca Juga :  DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Energi Nuklir Lewat RUU EBT

Doktor nuklir lulusan Tokyo Technology of Institute ini mengingatkan, peran peneliti uji klinis fase 3 ini sangat menentukan nasib kesehatan jutaan masyarakat Indonesia. Ia meyakini, masyarakat sangat berharap para peneliti ini bersikap rasional, obyektif, dan independen. Sehingga hasil riset yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Jangan sampai ada tipu-tipu ilmiah. Jika perlu dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka. Kita bertanggung jawab membangun integritas kelembagaan ilmiah nasional agar evidence based atau research based policy (kebijakan berbasis riset-red) dapat dijalankan dengan baik dan dipercaya publik,” tutup Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini. (OSY)

Loading...

Baca Juga