oleh

DPR Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Gas Dalam Negeri, Stop Ekspor

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Konisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri terpenuhi terlebih dulu sebelum melakukan ekspor. Tanpa komitmen ini, industri dalan negeri termasuk pembangkit listrik akan terpuruk.

Dijelaskan Mulyanto, nilai ekspor gas nasional pada tahun 2011 sebesar 23 Milyar USD (surplus 21.6 milyar USD). Nilai ini terus menurun sampai 10 Milyar USD (surplus 7.4 milyar USD) di tahun 2018. Pada tahun 2020, diperkirakan ekspor gas sebesar 1,999 MMSCFD (atau 33% dari produksi). Diperkirakan, nilai ini akan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 1,236 MMSCFD (sebesar 17.4% dari total produksi).

“Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTGU Cilegon di Banten, Kamis (3/11/2020), diketahui pasokan gas untuk keperluan produksi listrik masih terkendala. PLTGU Cilegon misalnya. Hingga saat ini masih mengalami ketidakjelasan jaminan alokasi pasokan gas jangka panjang,” kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan ini menuturkan, kebutuhan gas PLTGU Cilegon sebesar 110 BBTUD. Saat ini, yang dapat dipenuhi oleh PGN dan PHE OSES hanya sekitar 55%. Artinya, jumlah ini masih defisit gas sebesar 50 BBTUD.  Alokasi gas dari PHE OSES, yang sekitar 30 BBTUD itu sendiri akan berakhir pada tahun 2021.

Mulyanto pun mendesak Pemerintah menjamin ketersediaan gas bagi kelancaran industri Nasional sebelum melakukan ekspor. Ia menagih komitmen pemerintah yang berjanji memprioritaskan kebutuhan gas domestik. Agar industri dalam negeri dan pembangunan ketahanan pangan dapat tumbuh dan menghasilkan efek pengganda (multiflyer effect) bagi pembangunan nasional.

“Tanpa komitmen ini, maka industri termasuk juga pembangkit listrik yang bergantung pada sumber gas akan jalan terseok-seok dan terkendala produksi. Ini tidak bagus bagi masa depan industri kita serta dampaknya bagi pembangunan nasional secara umum,” demikian dikatakan Mulyanto di hadapan pimpinan BPH Migas, Dirjen Listrik, SKK Migas, PLN, PGN dan GM PLTGU saat Kunjungan Kerja Spesifik di PLTGU Cilegon, Banten.

Mulyanto menambahkan Pemerintah jangan memandang gas sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan atau diekspor ke luar negeri. Menurutnya, gas harus dilihat sebagai sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga harus dioptimalkan dalam menunjang pembangunan nasional.

“Penggunaan gas untuk keperluan industri dalam negeri harus dioptimalkan. Agar dapat meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan efek pengganda bagi pembangunan nasional. Ini harus menjadi perhatian utama Pemerintah. Paradigma gas sebagai modal pembangunan sebenarnya sudah tercantum dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN),” imbuh Mulyanto.

Mulyanto menilai ketimpangan alokasi distribusi gas untuk keperluan dalam negeri dan ekspor sangat mengkhawatirkan. Sebab kendala kekurangan pasokan gas tidak saja dialami oleh PLTGU Cilegon tapi juga terjadi di industri pupuk.

Mulyanto mengatakan kondisi ini harus disikapi dengan cermat dan cepat. Karena kalau dibiarkan akan menggangu kelancaran pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau perlu kita stop ekspor gas. Pemerintah jangan hanya obral janji, namun harus konsisten ditepati,” tegas Mulyanto. (OSY)

Baca Juga :  Kombatan DKI Jakarta Pastikan Jokowi 2 Periode
Loading...

Baca Juga