SUARAMERDEKA.ID – Gerakan Pita Kuning yang digalang Kolaborasi Milineal Nusantara (KMN) meminta Komnas HAM melakukan investigasi maksimal terkait dugaan pelanggaran HAM atas meninggalnya 10 orang dalam Aksi Kedaulatan Rakyat 21-23 Mei. Mereka ingin Komnas HAM benar-benar bekerja secara independen dan tidak ada diskriminasi dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan.
Gerakan Pita Kuning ini menemui dua tokoh Hak Asasi Manusia, Marzuki Darusman dan Makarim Wibisono, di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jumat (12/7/2019). Mereka menggelar dialog terkait meninggalnya 10 orang dalam Aksi Kedaulatan Rakyat 21-23 Mei.
Hadir dalam dialog tersebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Hadir juga Komisioner Komnas HAM Amiruddin serta Beka Ulung Hapsara.
“Kehadiran kami untuk melakukan dialog sangat diapresiasi oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Tokoh HAM Marzuki Darusman. Disebutkan oleh keduanya, dialog hari ini dapat memperkuat dukungan kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi hingga tuntas. Apalagi dukungan muncul dari kalangan milenial,” kata Wenry Anshory Putra, Inisiator Gerakan Pita Kuning.
Wenry Anshory Putra menegaskan bahwa dasar perjuangan mereka adalah hati nurani.
“Sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang masih memiliki nurani untuk menyuarakannya,” tambahnya.
Dihadapan para tokoh HAM tersebut, KMN mendorong agar tim independen Komnas HAM yang juga melibatkan tokoh HAM Marzuki Darusman dan Makarim Wibisono, benar-benar mampu melakukan investigasi yang maksimal terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.
“Apalagi dalam dialog tersebut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut bahwa Komnas HAM adalah pihak yang pertama kali menyebut adanya peluru tajam. Menurutnya ada 8 orang yang wafat terkena peluru tajam. Namun dari delapan orang yang wafat tersebut hanya dua yang ditemukan peluru tajamnya. Satu orang karena kekerasan,” jelas Wenry.
Ia menegaskan, tidak boleh ada diskriminasi dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Karena bagaimana pun juga, 10 orang yang wafat adalah warga negara Indonesia,” tegas Inisiator Gerakan Pita Kuning.
Dalam dialog tersebut, KMN dan para tokoh HAM sepaham bahwa para korban yang wafat tersebut jangan menggunakan terminologi sebagai perusuh.
“Bahkan, Marzuki Darusman menyebut 10 orang yang wafat ‘bukan tidak berwajah’. Maka harus ada penyelidikan lebih lanjut,” tutup Wenry Anshory Putra. (OSY)
