SUARAMERDEKA.ID – Ketua FPRK (Front Perjuangan Rakyat Ketapang), Isa Ansari menyebut prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sejalan dengan tata cara atau mekanisme yang telah diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Kesimpulan tersebur tertera dalam 10 kesimpulan Komnas HAM.
Di depan Kantor DPRD Kabupaten Ketapang Kamis (15/10/2020), Isa Ansari menjelaskan, dalam Pasal 170 Ayat (1) dan (2) RUU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah dapat mengubah peraturan setingkat undang-undang. Jika muatan materinya tidak selaras dengan kepentingan strategis RUU Cipta Kerja.
“Tidak ada jenis undang-undang yang lebih tinggi atau superior atas undang – undang lainnya. Sehingga apabila RUU Cipta Kerja disahkan, seakan akan ada undabg-undang superior. Hal ini akan menimbulkan kekacauwan terhadap tatanan hukum serta tidak ada kepastian hukum,” kata Ketua FPRK.
Ia menambahkan bahwa, pemunduran atas upaya pemenuhan hak atas pangan dan ketimpangan akses serta kepemilikan sumber daya alam terutama tanah antara masyarakat dengan perusahaan (korporasi) . Hal ini terkait dengan penghapusan kewajiban pembangunan kebun plasma untuk masyarakat minimal 20 persen dari luas izin HGU.
Politik penghukuman dalam RUU Cipta Kerja bernuansa diskriminatif, karena lebih menjamin kepentingan sekelompok orang, atau kelompok pelaku usaha ,sehingga mencederai hak atas persamaan di depan hukum ungkap Isa Ansari.
Ketua DPRD kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, M. Fibriadi.S.Sos, M.Si turun ke jalan menemui para aksi pengunjuk rasa. Ia mengatakan, aspirasi masyarakat akan diakomodir dan ditindaklanjuti.
“Semua pernyataan sikap maupun tuntutan sudah diakomodir dan sudah ditindaklanjuti disampaikan kepada DPR RI dan Presiden,” ungkap M. Febriadi.
Orasi yang dilakukan FPRK yang dikawal oleh pihak Polres, Kodim 1203 dan Pol PP Kabupaten Ketapang berjalan dengan aman dan damai. (ARH)
