SUARAMERDEKA.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) periode 2025-2028, Khoirul Amin, secara resmi menyatakan dukungan penuh organisasinya terhadap usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, almarhum Soeharto.
Dukungan ini disampaikan Khoirul Amin di Jakarta hari ini, menyikapi kembali menguatnya wacana pemberian gelar tersebut di tingkat Dewan Gelar dan Pemerintah. Ia menilai, Indonesia perlu melihat warisan kepemimpinan Soeharto secara utuh, bukan hanya dari sisi kontroversialnya saja.
“Tidak ada sosok manusia yang sempurna di muka bumi ini, semua mesti punya kesalahan. Namun kita harus bersikap adil dalam menilai sejarah,” ujar Khoirul Amin selaku Ketua Umum PP GPI, Rabu (05/11/2025).
“Kami di GPI memandang bahwa sudah saatnya negara memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Suharto atas jasa-jasa beliau dalam meletakkan pondasi stabilitas dan pembangunan yang dinikmati generasi saat ini,” lanjutnya.
Khoirul Amin menjelaskan beberapa alasan dan argumentasi yang melandasi dukungan GPI, mulai dari peran sentral Suharto dalam mengakhiri konflik politik masif pasca-G30S/PKI dan mengamankan negara dari ancaman disintegrasi ideologi.
“Secara militer, peran Suharto sangat vital dalam operasi penumpasan G30S/PKI dan menyelamatkan ideologi Pancasila. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri dan nafikan,” tandas Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam.
“Selain itu, Suharto pada masa awal kepemimpinannya juga berhasil menekan inflasi yang sempat mencapai ratusan persen dan membangun stabilitas politik yang mutlak diperlukan untuk memulai pembangunan,” jelasnya lagi.
Ketum GPI juga menyoroti bahwa periode kepemimpinan Suharto dikenal sebagai era fokus pembangunan, terutama melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Program ini dinilai berhasil membawa Indonesia dari negara miskin menjadi negara agraris yang swasembada pangan.
“Swasembada beras yang pernah kita capai adalah warisan monumental. Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia berhasil menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” tegas Ketum GPI.
Program seperti Posyandu, program keluarga berencana (KB), dan pembangunan infrastruktur desa (Inpres Desa) telah meletakkan dasar kesejahteraan hingga ke pelosok-pelosok desa,” papar Khoirul Amin.
Menurut Ketum GPI, Suharto juga memiliki jasa besar dalam menata kembali struktur birokrasi negara yang efektif dan mengembalikan posisi Indonesia di kancah internasional.
“Di mata internasional, Suharto sukses membawa Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan memimpin Gerakan Non-Blok, menunjukkan peran diplomasi yang kuat,” terang Amin.
“Selain itu, keberhasilannya dalam mengintegrasikan Timor Timur (saat itu) dan penataan birokrasi negara merupakan capaian yang harus diakui sebagai sumbangsih kepada keutuhan NKRI dan tata kelola negara,” pungkasnya.
Khoirul Amin berharap, Dewan Gelar dan Pemerintah dapat menimbang jasa-jasa pembangunan ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan tidak membiarkan perdebatan politik menghalangi pengakuan negara terhadap sumbangsih historis mantan pemimpin bangsa. (Red).
