SUARAMERDEKA.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menyoroti efektivitas serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun 2025.
Dalam rapat kerja yang berlangsung di Ruang Gedung DPRD Banyuwangi, utamanya lebih memperhatikan serapan anggaran yang belum optimal di sejumlah OPD, Senin pagi (14/10/2024).
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, mengatakan bahwa di beberapa OPD masih menunjukkan serapan anggaran yang rendah, dengan kisaran 60-70 persen pada awal triwulan ketiga tahun 2024. Namun, ada juga OPD yang berhasil mencapai serapan lebih tinggi hingga 90 persen.
“Rata-rata serapan anggaran OPD mitra kerja kami masih di angka 60 persen, namun ada juga yang sudah mencapai 90 persen.’ terang Marifatul Kamila.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo), serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) disebut sebagai instansi yang serapannya belum maksimal.
Anggaran yang belum terserap rata-rata beterkaitan dengan alokasi gaji dan tunjangan pegawai, dan diharapkan akan mencapai puncaknya di triwulan keempat.
Selain itu, Marifatul juga menyoroti penurunan belanja daerah yang signifikan untuk tahun anggaran 2025. Belanja daerah tahun depan direncanakan sebesar Rp 2,35 triliun, turun 31,25 persen dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp3,42 triliun.
“Penurunan ini, tentu akan memengaruhi perencanaan dan eksekusi program pemerintah daerah dimasa mendatang.” urainya.
Menurutnya, pentingnya penyerapan anggaran yang lebih optimal dan terencana akan mempengaruhi berjalannya program pembangunan di Banyuwangi dapat terlaksana sesuai target.
“Kami akan memberikan laporan kepada Badan Anggaran, sebagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.” tambah Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi.
Dengan evaluasi yang mendalam terhadap serapan anggaran dan perencanaan yang matang, diharapkan APBD tahun 2025 dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan Banyuwangi.
Komisi I DPRD Banyuwangi menekankan pentingnya sinergi antara OPD dan pemerintah daerah, agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi di masa mendatang.(BUT).
