oleh

Komisi III DPRD SBB Gelar Haering Realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro

SUARAMERDEKA.ID – Komisi III DPRD SBB (Seram bagian Barat) menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Kepala Dinas Koperasi Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Hearing yang dilakukan untuk mendapatkan kejelasan data terkait realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

Menurut Ketua Komisi III DPRD SBB Abu Silawane SSos MSi, hearing tersebut digelar di gedung DPRD, Senin (23/2/2021) lalu. Ia menjelaskan, berdasarkan usulan daerah kepada pusat, Banpres Produktif Usaha Mikro (PUM) yang diminta sejumlah 9.907 orang.

“Tujuan Banpres PUM ini agar tepat sasaran dan cepat realisasinya bagi pelaku usaha mikro. Khusunya yang terdampak pandemi covid-19,” kata Abu Silawane di ruangannya, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, Banpres PUM ini diberikan bukan hanya sekedar bentuk bantuan sosial biasa. Namun tujuannya untuk memberikan kesempatan kembali atau membangkitkan kemampuan para pelaku usaha mikro.

“Untuk dapat mendorong stimulasi dan memulai kembali usaha yang terhenti akibat pandemi karena ketiadaan modal,” imbuh Abu Solawane.

Menurutnya, saat hearing, Kadis Koperasi SBB Munawir Manuputty menyampaikan bahwa Banpres tersebut diturunkan pada bulan Nopember 2020. Jumlah penerima Banpres tersebut sebanyak 1.700 pelaku usaha mikro. Sampai saat ini total jumlah penerima bantuan yg telah melakukan pencairan sebanyak 2.356 orang.

Ia pun meminta pihak Dinas Koperasi untuk selalu aktif melakukan pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro yang telah menerima Banpres tersebut. Abu Silawane berharap. bantuan yang diterima dapat bermanfaat sebagaimana yang di harapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Terhadap sisa penerima yang diusulkan dan belum diakomudir oleh Pempus dalam hal ini Kementerian Koperasi. Sekiranya Kadis Koperasi Kabupaten Seram Bagian Barat agar selalu aktif dalam melakukan koordinasi,” tandas Abu Silawane. (SMS)

Loading...

Baca Juga