oleh

Mulyanto PKS: Politik Dinasti Membuat Bangsa Dipimpin Figur Karbitan

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengecam sikap pemerintah terkesan membiarkan praktek politik dinasti berkembang di Indonesia. Politik ini dinilainya sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

Menurut Mulyanto, kondisi ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

“Seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (21/10/2020).

Ia melanjutkan, jika terus diberi celah, Indonesia tidak akan punya figur pemimpin yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Padahal. Menurut Mulyanto, rakyat menginginkan pemimpin yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif.

Baca Juga :  Mulyanto PKS Desak Pemerintah Moratorium Pembangunan Pembangkit Listrik Sendiri

“Kalau politik dinasti ini dibiarkan, selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan. Tapi karena kedekatan,” ujar Mulyanto.

Ia pun meminta pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Mulyanto mendorong pemerintah membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Mulyanto menegaskan, tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, menurutnya, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan.  Ini bukan perusahaan keluarga,” tegas Mulyanto. (OSY)

Baca Juga :  Ary Egahni Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Kapuas
Loading...