New Normal Bukan Solusi.. Oleh: Mutiara Putri Wardana, Pemerhati Sosial Politik.
New Normal Life atau tatanan kehidupan baru menjadi topik perbincangan yang sudah tak asing lagi di telinga akhir-akhir ini. Kenyataan bahwa corona belum dapat ditaklukkan membuat pemerintah Indonesia ingin ‘berdamai’ dengan corona dengan terobosan yang dianggap cerdas tersebut.
New normal sendiri adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait.
Organisasi kesehatan dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal seperti negara Cina, Jerman, dan Vietnam.
Namun di Indonesia sendiri, dengan angka positif COVID-19 yang masih menanjak pemerintah dinilai terlalu gegabah dan seakan memaksakan penerapan new normal dalam waktu dekat ini.
Bahkan seperti yang dikutip dalam harian m.merdeka.com, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia belum saatnya, karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.
“Saya kira baru tepat membicarakan new normal ini sekitar minggu ketiga/empat Juni nanti maupun awal Juli. Nah, sekarang ini terlalu gegabah kalau kita bahas dan memutuskan segera new normal itu,” ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/5).
Terlalu dini, maksud Hermawan adalah wacana new normal ini membuat persepsi masyarakat seolah-olah telah melewati puncak pandemi COVID-19, namun kenyataan belum dan perlu persiapan-persiapan dalam new normal tersebut. (https://m.merdeka.com/peristiwa/pakar-kesehatan-new-normal-ada-4-kriteria-ri-belum-penuhi-syarat.html)
Pemerintah juga sudah merilis beberapa skenario new normal life untuk pekerja (PNS, BUMN dan Perusahaan).Namun lagi-lagi semua upaya menormalkan kondisi ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan penanganan pandemi dari aspek kesehatannya sendiri.
Peta penyebaran COVID-19 sendiri di Indonesia tidak jelas dikarenakan hingga saat ini tidak adanya tes yang dilakukan secara serempak dan menyuluruh. Sehingga penyebarannya saat ini tidak bisa diketahui secara pasti tingkat keparahannya .
Pemerintah belum memiliki peta jalan penyebaran COVID-19, new normal life hanya mengikuti trend global tanpa menyiapkan perangkat memadai agar tidak menjadi masalah baru dikemudian hari. Tentu saja hal ini bertujuan membangkitkan ekonomi namun membahayakan manusia. Alih-alih ekonomi bangkit justru wabah gelombang kedua mengintai di depan mata.
Seperti halnya yang terjadi di negara Korea Selatan baru-baru ini yang menjadi contoh bagaimana new normal benar-benar harus dilakukan hati-hati dan mungkin sangat berisiko. Korea Selatan kembali menutup lebih dari 200 sekolah hanya beberapa hari setelah dibuka. Ini dilakukan setelah terjadi lonjakan kasus baru COVID-19.
Ribuan siswa Korsel kembali ke sekolah ketika negara itu mulai mengurangi pembatasan sosial. Namun hanya sehari berselang, kembali terjadi lonjakan kasus baru sebanyak 79 kasus yang menjadi angka harian tertinggi dalam dua bulan terakhir.
Padahal negara Korea Selatan dinilai sebagai salah satu negara dengan kedisiplinan tinggi tapi terbukti gagal total dalam menggagas new normal. Lantas bagaimana jika Indonesia menerapakan hal yang sama di tengah negara yang minim akan kedisiplinan itu sendiri?
Kebijakan yang diambil pemerintah sejak awal terkesan ‘trial and error’ alias coba-coba, Indonesia yang kini tak lain hanya menjadi salah satu negara pengekor dalam membuat berbagai kebijakan pun cenderung selalu melihat ke kebijakan internasional padahal kondisi saat ini terkait penerapan new normal tidak bisa disamakan pada setiap negara.
Dalam penangan COVID-19 pemerintah harus lah bertindak secara cepat dan tepat karena ‘musuh’ saat ini adalah virus yang tak kasat mata. Jadi dalam hal pembuatan kebijakan seharusnya jangan coba-coba yang khawatir nantinya korban justru akan melonjak. Dalam pandangan Islam sendiri nyawa seorang manusia itu sendiri lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
Jika merujuk kepada syariah bukan trend internasional, dari sisi negara harusnya negara saat ini membuat kebijakan praktis yaitu dengan melakukan test dan tracing secara menyeluruh dan secepat mungkin. Kemudian setelah itu, menentukan dimana pusat penyebaran wabah tersebut lalu melakukan lock down wilayah yang merupakan penyebaran virus tersebut sebagaimana sabda Rasulullah “Jika kalian mendengar wabah daru terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kaliab tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (H.R Bukhari)
Sehingga daerah lain yang sudah pasti aman dapat beraktivitas normal seperti biasanya sehingga perekonomian pun tidak terlalu tergoncang. Namun, yang perlu menjadi catatan penting negara tidak boleh lepas tangan akan kebutuhan daerah yang diisolasi tersebut karena persepsi sebagian masyarakat ketika dihadapkan realitas seperti ini cenderung beranggapan bahwa lebih baik meninggal karena corona dibanding meninggal karena kelaparan, sebab itu sangat memalukan dan melukai harga diri mereka.
Jadi, agar masyarakat mau bekerjasama dan fokus memutus mata rantai pandemi ini, negara haruslah mau untuk mengorbankan biaya yang tidak sedikit yang mana itu juga merupakan hak rakyat dan demi kepentingan bersama.
Dan seiring dengan langkah-langkah tersebut, sistem kesehatan juga perlu dibenahi dan ditingkatkan mutunya baik dari segi SDM, fasilitas, teknologi, penelitian, obat-obatan dan lain sebagainya. Sebab kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang terbukti saat ini jika terganggu maka sektor lain pun juga akan mengalami hal yang sama. Negara juga harus memfasilitasi para ilmuwan untuk sesegera mungkin menemukan vaksin yang tepat tanpa disibukkan dengan kalkulasi untung rugi dalam hal ini.
Tentu saja sejak awal pemerintah akan keberatan menjalankan tahapan tersebut karena lagi-lagi dari kacamata pemerintah dan mungkin sebagian masyarakat menganggap secara ekonomi rasanya negara ini tidak sanggup.
Maka jika demikian, penerapan new normal yang yang dianggap dapat memulihkan perekonomian saat ini pun bukan merupakan solusi yang tepat, sebab permasalahan ekonomi saat ini bukan merupakan imbas dari pandemi semata melainkan imbas dari penerapan sistem kapitalis-sekuler yang diemban hampir seluruh dunia saat ini (selain sosialis-komunis).
Sistem ekonomi kapitalis lah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dikarenakan berfokus pada produksi kekayaan dan mengabaikan distribusi secara merata. Sumber daya alam dan komoditas strategis yang harusnya terkategorikan sebagai kepemilikan umum justru dalam sistem ini seakan dipersilahkan untuk dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis. Jadi tak heran sampai kapan pun jika negara-negara saat ini masih menggenggam erat sistem tersebut tidak akan pernah mampu untuk menjadi negara yang mandiri dan tahan goncangan ketika dikemudian hari kembali terjadi permasalahan serupa.
Maka yang sudah jelas dibutuhkan dunia saat ini tak sekedar new normal, tapi lebih dari itu yakni sebuah new system. Kembali kepada Islam adalah satu-satunya pilihan tepat sebab hanya dengan sistem Islam segala kebijakan yang dibuat benar-benar mampu mengatasi masalah, bukan hanya sekedar menunda masalah atau bahkan mengatasi masalah dengan masalah sebagaimana sistem saat ini. Wallahu a’lam
