oleh

Pemkab Banyuwangi Buka Lelang Jabatan Tiga Kepala SKPD

SUARAMERDEKA.ID – Pemkab Banyuwangi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan surat pengumuman panitia seleksi jabatan tinggi pratama Nomor : 01./PANSEL-JPTP/BWI/II/2021, tertanggal 1 Oktober 2021 itu, tiga kepala OPD tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan; dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

“Seleksi jabatan ini terbuka bagi siapa saja sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan kepegawaian negara. Kami menggandeng akademisi Universitas Airlangga, Badan Kepegawaian Provinsi, dan Badan Kepegawaian Negara dalam seleksi ini,” kata Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, Senin (4/10/2021).

“Semuanya dilakukan terbuka dan tanpa dipungut biaya apapun,” imbuh Mujiono.

Baca Juga :  Muslimah GPI SBT: Fitrah Muslimah Adalah Menghambakan Dirinya Kepada Allah SWT

Mujiono menjelaskan, persyaratan umum peserta yang akan mengikuti seleksi tersebut di antaranya: Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim.

Memiliki pangkat/golongan ruang sekurang-kurangnya Pembina (IV/a). Pernah atau sedang menduduki jabatan administrator eselon III/a sekurang-kurangnya dua tahun atau eselon III/b sekurang-kurangnya tiga tahun.

“Serta sejumlah syarat lain yang telah dipublikasikan secara luas. Seleksi digelar secara terbuka dan transparan. Pelamar yang memenuhi persyaratan bisa mendaftarkan diri. Proses seleksi dijadwalkan berlangsung 5 hingga 29 Oktober,” kata Mujiono.

Adapun tahapan seleksi, pendaftaran berkas mulai dibuka pada 5 hingga 8 Oktober. Tahapan selanjutnya seleksi administrasi, seleksi kompetensi, manajerial/assessment, seleksi kompetensi bidang/wawancara.

Baca Juga :  Gubernur Sulsel Sharing Pengalaman di IAI Asadiyah Sengkang

“Selanjutnya pengumuman hasil akhir seleksi, penyampaian hasil akhir seleksi kepada bupati. Terakhir penetapan atau pelantikan,” jelas Mujiono. (BUT)

Loading...

Baca Juga