oleh

PKS Menduga Ada 158 Item Pasal Selundupan Pasca Pengesahan Omnibus Law  

SUARAMERDEKA.ID – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menduga ada pasal selundupan pada UU Cipta Kerja Omnibus Law yang diduga secara sengaja dimasukkan oleh pemerintah pasca UU tersebut disahkan. Pasalnya, pemerintah melalui Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020.

Mulyanto menjelaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1/2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta penandatanganan naskah RUU. Artinya, dokumen rancangan RUU pada titik proses ini sudah ada dan siap untuk dibacakan dan ditandatangani setiap Fraksi.

“Bahkan, lazimnya ditandatangani pada setiap halaman naskah,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mulyanto, secara implisit dapat dipahami bahwa sejak diambil keputusan Tingkat I, melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU, maka sejak itu tidak ada lagi perubahan pada naskah RUU tersebut.

“Begitu yang saya pahami. Sehingga tidak boleh lagi ada perubahan redaksional apalagi substansial terhadap RUU yang sudah disahkan melalui pembacaan dan penandatanganan naskah RUU tersebut,” tutur Mulyanto.

Karenanya, lanjut Mulyanto, publik berhak tahu dokumen resmi 812 halaman Omnibus Law yang berifat final tersebut sudah sesuai dengan hasil akhir Panitia Kerja (Panja) Cipta Kerja. Hal ini agar masyarakat yakin bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan pasal atau ayat dalam dokumen final tersebut.

“Untuk menghindari salah persepsi dan saling tuding menyebar berita bohong soal RUU Cipta Kerja,” imbuhnya.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini pun meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja. Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1/2020, setelah disahkan oleh DPR, draf UU Cipta Kerja tidak boleh diubah apalagi diganti dengan dokumen berbagai versi dan ketebalan.

“Temuan sementara kami, ada beberapa pasal atau ayat yang hilang atau ditambah. Berdasarkan hasil Panja dibandingkan dokumen 812 halaman,” ujar Mulyanto.

Ia menduga, ada pasal selundupan yang diduga sengaja dimasukkan oleh pemerintah. Menurut pengakuan Mulyanto, Sekretariat Negara mengusulkan perbaikan draf RUU Cipta Kerja sebanyak 158 item dalam dokumen setebal 88 halaman berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020. Ia pun menduga ada pasal selundupan

“Bukan hanya terjadi gonta-ganti dokumen sebanyak 4 kali sejak disahkan sampai dengan penyerahan dokumen resmi kepada Presiden di tingkat DPR. Tetapi juga terjadi koreksi di tingkat Pemerintah berdasarkan recall tanggal 16 Oktober 2020,” tegasnya.

Mulyanto pun mempertanyakan dokumen koreksi yang dilakukan oleh Sekretariat Negara setebal 88 halaman dengan 158 item perubahan tersebut. Untuk mencegah masuknya pasal selundupan, harus dipastikan tidak ada perubahan substansial atas usulan perbaikan tersebut.

“Kalau sampai terjadi penambahan atau pengurangan pasal atau ayat yang bersifat substansial, maka ini adalah tidakan pelecahan terhadap lembaga legislatif, yang mendapat amanah rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam legislasi,” imbuh Mulyanto.

Mulyanto tidak merinci apa saja 158 item usulan dalam dokumen setebal 88 halaman tersebut. Namun ia memastikan, PKS akan mempublikasikan pada Rabu (21/10) mendatang.

“Rabu, insya Allah selesai. Segera setelah lengkap dan firm akan kami sampaikan,” Tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...

Baca Juga