oleh

PP GPI: Sosialisasikan Vaksin Sinovac Dari Awal, Jangan Sok Pakai Dalil Daruroh

SUARAMERDEKA.ID – Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta agar pemerintah segera mensosialisasikan vaksinasi dengan vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Corporate Ltd, Cina (vaksin Sinovac) kepada rakyat. Sosialisasi lebih dini diperlukan agar rakyat mendapat informasi secara detail, sehingga tidak ragu apalagi takut untuk divaksin.

Ketua Umum PP GPI Veddrik Diko Nugraha menuturkan, sangat penting bagi rakyat untuk mendapatkan informasi secara detail terkait zat yang akan dimasukkan kedalam tubuh mereka. Ia mengingatkan, kehalalan barang yang akan “dikonsumsi” adalah masalah yang sangat penting bagi umat Islam.

“Vaksinasi ini adalah barang yang lakan angsung dikonsumsi. Disuntikkan kepada masyarakat. Apakah dijamin sertifikasi halalnya. Apakah bahan-bahan pembuatannya halal. Dari bahan baku, proses, sampai penyediaan. Sumber halal bahan vaksin itu, pasti akan dipertanyakan umat. Ini sangat penting. Karena kalau umat ragu, maka dapat dipastikan vaksinasi ini akan bermasalah,” kata Diko Nugraha.

Ia menekankan, sertifikasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) mempunyai arti yang sangat penting bagi umat. Jika sertifikat halal belum diperoleh, ia meyakini, hampir dipastikan umat akan ragu untuk melakukan vaksinasi. Dan jika hal itu terjadi, Diko pesimis vaksin Sinovac tidak akan diterima oleh masyarakat. Walaupun mereka tahu vaksinasi covid-19 sangat penting bagi mereka.

Baca Juga :  Sebanyak 145 Pendemo UU Omnibus Law Dinyatakan Positif Covd-19

“Karena ini masalah keyakinan. Karena itu, GPI meminta agar pemerintah tidak melakukan vaksinasi sebelum vaksin tersebut mendapat sertifikat halal dari MUI,” ujar Ketua Umum PP GPI ini.

Namun Diko menegaskan, pihaknya akan memastikan bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan MUI benar-benar dikeluarkan karena produk tersebut memang halal. Bahwa sertifikasi MUI dikeluarkan tanpa ada tekanan dari siapapun, termasuk dari pemerintah. MUI harus memastikan bahwa bahan, proses produksi dan proses lainnya tidak menagndung unsur haram sedikitpun.

“Karena vaksin Sinovac tersebut akan dikonsumsi oleh umat. GPI akan memastikan bahwa sertifikat halal tersebut dikeluarkan karena memang layak dikeluarkan. Bukan karena tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah,” tegasnya.

Terkait vaksin Sinovac yang saat ini dalam proses penilaian hasil uji klinis III di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ketua Umum PP GPI ini meminta agar selalu berpegang teguh pada standar ilmiah yang sudah ada. Tetap professional pada prosedur yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara ilmiah.

Baca Juga :  Diduga Terlantarkan Bayi Hingga Meninggal, GPI Kota Bogor Tuntut Izin RS Melania Dicabut

“BPOM jangan tipu umat. Katakan layak jika layak dan katakan tidak jika memang tidak layak. GPI akan mengawal uji klinis ini berlangsung dengan jujur,” kata Diko Nugraha.

Yang paling penting, tambah Diko, masalah vaksinasi ini harus disosialisasikan kepada rakyat dengan benar sejak dini. Jangan sampai sosialisasi dilakukan menjelang pelaksanaan vaksinasi. Ia mengingatkan, rakyat berhak untuk mendapatkan segala informasi terkait masalah ini. Bagaimanapun, menurutnya, informasi yang detail dan terbuka akan menghasilkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi.

“Intinya bahwa jangan dikeluarkan dulu vaksinasi ini, sebelum sosialisasi yang matang. Mumpung masih ada waktu. Jangan sok pakai dalil daruroh (darurat-red),” tekan Diko.

Ketua Umum PP GPI ini meminta kepada pemerintah agar melibatkan ormas Islam, organisasi kepemudaan (OKP) Islam dan elemen-elemen keagamaan lainnya. Ia meyakini, pendekatan keumatan lebih efektif dibanding pendekatan ilmiah.

“GPI akan menginstruksikan seluruh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah untuk membentuk Satgas Vaksin Halal,” tutupnya. (OSY)

Loading...