oleh

Rahmad Handoyo Minta Negara Jangan Takut Rugi, Gratiskan Rapid Test

SUARAMERDEKA.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo meminta agar negara menggratiskan rapid test demi kepentingan publik. Ia meminta agar negara hadir untuk memonitor oknum-oknum rumah sakit yang terkesan mencari kesempatan dibalik wabah covid-19.

Menurut Legislator asal Boyolali Jawa Tengah ini, saat ini masyarakat harus membayar 300 ribu hingga 500 ribu untuk biaya rapid test yang masa berlakunya hanya tiga hari. Ia menilai, jumlah tersebut sangat memberatkan masyarakat. Rahmad Handoto mencontohkan ratusan supir truk yang terpaksa menunda pekerjaannya akibat tak sanggup bayar biaya rapid test di Bangka Belitung.

“Kita tahu, hari ini ratusan pengemudi truk yang mengangkut logistik menunda pengiriman barang karena tak mampu bayar biaya rapid test. Para sopir truk yang bekerja untuk kepentingan publik mestinya dibebaskan dari biaya rapid test,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (22/6/2020) ratusan sopir truk pengangkut logistik di Pelabuhan Pangkalbalam Bangka Belitung menunda pengiriman barang karena terkendala biaya rapid test. Syarat untuk pengiriman barang, pengemudi harus rapid test terlebih dahulu.

Baca Juga :  Menlu RI Kerahkan Upaya Maksimal Bantu Hak-Hak Rakyat Palestina

Melanjutkan keterangannya, Rahmad mengatakan tingginya biaya rapid test juga banyak dikeluhkan para calon penumpang kereta api dan penumpang pesawat. Bahkan, banyak diantara calon penumpang yang akhirnya terpaksa membatalkan perjalanan. Karena terbukti menggunakan surat keterangan rapid test yang sudah kadaluarsa.

“Kejadian-kejadian seperti ini kan membuktikan bahwa biaya rapid test itu terasa membebani. Kondisi ini harusnya jadi perhatian pemerintah,” katanya

Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya rapid test (tes cepat) menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah semestinya turun tangan, menghapus biaya rapid test mandiri.

“Pemerintah harus memikirkan solusi, bagaimana caranya agar rapid test mandiri bisa gratis,” tegasnya.

Rahmad mengatakan, sejauh ini, rapid test masih merupakan cara paling baik untuk melacak penyebaran covid-19. Presiden Jokowi juga telah mematok target 20.000 rapid test sehari. Apalagi, katanya, saat ini banyak orang yang terpapar Covid-19 tanpa gejala (OTG), maka tak ada pilihan lain, rapid test harus secara terus menerus dilakukan.

Baca Juga :  Bupati SBB Melepas Peserta Kafilah Pawai Ta’aruf MTQ ke IX

“Nah, kalau banyak masyarakat yang enggan untuk rapid test karena biaya yang mahal, tentu ini tidak baik bagi penanganan Covid-19,”katanya.

Rahmad mengakui, untuk rapid test itu sendiri memang membutuhkan dana, sehingga pihak rumah sakit, mau tidak mau harus mematok tarif.

“Disinilah perlunya pemerintah hadir. Pemerintah pun harus mengawasi, tidak boleh membiarkan rumah sakit melakukan ‘aji mumpung’, mematok tarif sesukanya.,” katanya.

Rahmad Handoyo berpendapat, jika melihat besarnya anggaran yang disiapkan untuk penanganan covid-19, saat ini sebesar Rp 667 Triliun, tidak terlalu berat buat pemerintah untuk menghapus biaya rapid test

“Negara jangan takut rugi. Segera buat aturan atau regulasi agar rapid test gratis diseluruh Indonesia,” tutupnya. (AMN)

Loading...