oleh

Rakor Kesehatan, Bupati Ipuk Minta Tingkatkan Aksesabilitas Layanan Kesehatan Untuk Warga Kurang Mampu

SUARAMERDEKA.ID – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka Rapat Koordinasi Kesehatan, Selasa (7/12/2021). Rapat diikuti seluruh jajaran Dinas Kesehatan, organisasi tenaga kesehatan, rumah sakit, dan Puskesmas.

Bupati Ipuk menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, peningkatan aksesabilitas layanan kesehatan untuk warga kurang mampu. Sesuai prosedur yang telah ditetapkan Ipuk, seluruh jajaran pemerintah daerah wajib merespons dan menangani masalah kesehatan warga kurang mampu maksimal dalam empat jam setelah laporan masuk.

”Kalau ada aduan segera selesaikan, terutama warga kurang mampu. Bantu dan tangani mereka. Terus turun ke lapangan, cek apabila ada warga yang belum mendapat penanganan kesehatan dengan baik. Jangan diabaikan. Ini harus menjadi perhatian seluruh tenaga kesehatan,” tegas Ipuk.

Kedua, manfaatkan teknologi informasi untuk akselerasi layanan. “Kita sering kali menghadapi tantangan klasik ketika membicarakan tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan, yakni keterbatasan SDM. Sedangkan tugas semakin banyak. Tentu saja ini kita terus carikan jalan keluar, salah satunya dengan mengoptimalkan SDM yang ada,” pinta Ipuk.

Baca Juga :  Yan Warinusi Minta Presiden Bentuk Tim Independen Ungkap Kematian Pendeta Yermias Zanambani

Upaya pengoptimalan tersebut, imbuh Ipuk, di antaranya dengan mengubah pandangan tentang tata kelola SDM. Jangan hanya berpaku pada kuantitas SDM, kata Ipuk, namun lebih diarahkan dalam mengoptimalkan kualitas SDM-nya.

“Dan yang tak kalah penting, adalah teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, bikin efisien dan efektif layanan untuk mempermudah warga,” pinta Ipuk.

Ipuk lalu menyebut tentang Satu Data untuk layanan kesehatan. Yang mana program tersebut akan mengintegrasikan sistem pelayanan di puskesmas dengan rumah sakit.

“Kemarin sudah berdiskusi dengan Plt Kadinkes, akan segera dilakukan dalam waktu. Sistemnya sedang di-develop bareng Dinas Kominfo,” jelas Ipuk.

Lebih lanjut Ipuk menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam bekerja. Setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan. Mulai dari pencapaian SDGs (Suistanable Development Goals), SPM (Standard Pelayanan Minimum), JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sampai sikronisasi program pusat dan daerah.

“Ini semua harus dipilah dan ditentukan skala prioritasnya. Sehingga, kinerja kita dapat terukur secara maksimal dampaknya terhadap masyarakat,” urainya.

Baca Juga :  Mendagri : Daerah Lain Perlu Meniru Berbagai Inovasi Yang Dilakukan Banyuwangi

Selain itu, Ipuk juga meminta kepada para kepala puskesmas se-Banyuwangi yang ikut dalam rakor tersebut untuk kembali menggiatkan program Mall Orang Sehat. “Kita harus kembali memacu penerapan Mall Orang Sehat. Kita ajak masyarakat, kita edukasi, agar mereka lebih mampu menjaga kesehatan. Pandemi mengajarkan kita agar senantiasa menjaga kesehatan,” jelas Ipuk lagi.

Ipuk juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Banyuwangi. Atas kerja keras semua pihak, pandemi Covid-19 gelombang kedua di Banyuwangi dapat tertangani dengan baik. Begitu pula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi juga meningkat. Yang mana salah satu indikatornya adalah sektor kesehatan.

“Sampaikan salam saya kepada keluarga dan seluruh tenaga kesehatan dan semua tenaga penunjang di tempat-tempat pelayanan kesehatan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perjuangan dan dedikasinya,” pungkas Bupati Ipuk. (BUT).

Loading...