SUARAMERDEKA.ID – Banyaknya lembaga sekolah, utamanya tingkat SMP Negeri di Banyuwangi melakukan penarikan dana pada anak didik baru, seperti pembelian seragam, dana bulanan (sumbangan pembinaan pendidikan) dan dana pembangunan melalui rapat bersama komite dengan mengundang hadirkan wali murid, dibuka kepala sekolah, untuk curhat kesepakatan demi munculnya nilai yang disetujui lewat peran serta masyarakat (PSM).
Hal itu terlihat dari faktor kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi kurang tegas dan terlihat lemah menahkodai dunia pendidikan wajib 9 sembilan tahun, walau sudah di atur dalam Permendikbud No. 75 tahun 2016, masih ranjau dan kacau Komite sekolah melakukan pungutan lewat PSM.
Seperti SMPN 1 Banyuwangi, salah satu SMP negeri tertua di kota, tidak memiliki lapangan olah raga, kini sudah memiliki lapangan olah raga dapat hibah dari Pemkab, lokasi kelurahan Taman Baru.
Program sekolah lahan hibah dari Bupati itu untuk lapangan _Basket_, namun terwujudnya lapangan basket itu sumber anggaran dari PSM, dan wali murid hasil pertemuan kesepakatan muncul nilai sebesar 900.000,- ribu rupiah per siswa, dengan tehnis pembayaran diangsur.
Salah satu komite SMPN 1 Banyuwangi, yang enggan disebut namanya, saat ditemui membenarkan kalau SMPN Kota belum memiliki lapangan olah raga. Sekarang Alhamdulillah kita sudah punya lapangan dapat hibah dari Bupati Banyuwangi, dan lokasinya satu kelurahan dengan sekolahan.
” Iya, saya akui rencana pembuatan lapangan _basket_ banyak menuai komplin dari beberapa LSM menemui saya, dan ber sumber dari wali murid. Dan saya menjawab iya program memang membuat lapangan _basket_ , dan kita sejak dulu merupakan SMPN terlama, tetua tidak memiliki lapangan, kini bersyukur atas tanah hibah dari Bupati Banyuwangi. Dan kita selaku komite, untuk pembayaran PSM untuk pembuatan lapangan _basket_ tidak pada bendahara komite, tapi di bendahara sekolah.” terangnya beberapa waktu lalu.
Secara terpisah kepala SMPN 1 Banyuwangi, Sodik saat dikonfirmasi membenarkan program membuat lapangan __basket_ di atas lahan hibah Pemda, dengan sumber dan PSM.
” Program tanah hibah dari Pemda itu, kami membuat lapangan _basket_. Dan PSM tidak semua 900 ribu rupiah dan di angsur. Faktanya siswa membayar tidak sampai dengan nilai itu. Dan pembayaran PSM itu bukan pada bendahara sekolah, tetapi melalui bendahara komite.” terangnya.
Sementara di SMP negeri lainya dengan banyaknya siswa yang ingin sekolah di SMP negeri yang diinginkan, pihak sekolah membuat RKB (ruang kelas baru) di stop untuk di hentikan , karena RKB itu harus anggaran APBD.
LSM Suara Bangsa, H Suyoto dinilai itu tidak imbang dan tebang pilih. Pasalnya ada SMPN di kota, dekat dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Bupati, membangun lapangan _basket_ terlihat diam dan pembiaran sama sama sumber dana PSM.
” Program komite itu jelas, banyak lingkungan di kecamatan Muncar anaknya ingin masuk di SMPN Muncar, karena demi anak bangsa ini di tuntut pintar melalui jenjang pendidikan, Komite bersama wali murid (PSM) sepakat dan Ihklas untuk membuat gedung RKB, karena pungutan PSM tidak di sama diratakan. Artinya sesuai kemampuan PSM, tetapi progam RKB jalan di stop Dinas. Dan komite mengikuti penyetopan dari Dinas itu, sisi lain ada SMPN membuat lapangan _basket_ sama sama sumber PSM, pihak Dinas Pendidikan terlihat diam. Itu tidak fair, dan terindikasi tidak adil atau keberpihakan.” kata Sunyoto, akrab di sapa Mbah Nyoto. Jumat (27/10/2023).
Lebih lanjut Mbah Nyoto mengatakan kalau komite sekolah manapun mulai dari SD dan SMP (wajib belajar 9 tahun) kesulitan untuk memintarkan anak bangsa, untuk membuat inflastruktur kesulitan, seyogyanya Bupati atau Pemda mengadakan BOSDA, seperti Kabupaten/ Kota lainya, mengingat dana BOS tidak bisa dan tidak mencukupi.
” Ya kesulitannya lembaga sekolah dan komite untuk tujuan sama, memintarkan anak bangsa, dengan anggaran BOS tidak mencukupi, ya kalau bisa Pemda/ Bupati Banyuwangi seperti Kabupaten / Kota lain menganggarkan BOSDA bersumber APBD.” tambah Mbah Nyoto.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno melalui kepala Bidang Menengah H. Alfian mengakui adanya SMPN 1 Banyuwangi membuat bangunan lapangan _basket_menurutnya boleh boleh saja ujud lapangan basket_ bersumber PSM dan dinas sudah tau
” memang SMPN 1 Banyuwangi ada pembuatan lapangan _basket_ sudah melalui kesepakatan dengan komite. Dan bisa saja dana PSM saat siswa membayar ke bendahara sekolah, toh nantinya diserahkan kembali ke bendahara komite. Itu sifatnya
sementara.” jawab Alfia, Jumat (27/10/2023) via selulernya.
Hingga kini pembangunan lapangan _basket_ SMPN 1 Banyuwangi masih dalam guncingan kalangan dunia pendidikan tingkat menengah.
Sementara ketua Dewan Pendidikan Banyuwangi, H. Sulihtiyono berjanji dalam waktu dekat akan menemui Dinas Pendidikan dan pihak Kepala SMPN 1 Banyuwangi untuk sejauh mana kebenarannya terkait SMPN 1 Banyuwangi membangun lapangan _basket_ di atas lahan hibah Pemda. (BUT)
