oleh

Sekjend PP GPI Dukung Sjafrie Sjamsoeddin Menjadi Menhan atau Kepala BIN

SUARAMERDEKA.ID – Persoalan susunan kabinet kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai pemenang pada pemilihan umum Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu nama yang santer disebut akan menduduki salah satu kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah Letjen TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI). Khoirul Amin, SH., MH. Menyatakan mendukung penuh apabila Presiden dan Wakil Presiden terpilih memberikan kepercayaan kepadanya.

“Saya yakin dengan segudang pengalaman beliau di TNI dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan ke-7. Letjen (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin layak dan mampu mengemban amanah sebagai Menteri Pertahanan atau Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia,” tegas Sekjend PP GPI, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum’at (10/05/2024).

Baca Juga :  Radikalisme Plus: Isu Abadi yang Menjadikan Pancasila Sebagai Alat Gebuk Atas Nama Hukum?

Sekjend Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Periode 2007-2010 juga menganggap. Bahwa pria kelahiran 30 Oktober 1952 tersebut memang pantas untuk menggantikan posisi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

“Kalau kita lihat dari rekam jejak dan karir beliau di militer, pengalaman dan keahliannya. Serta loyalitasnya, maka mengangkat Letjen (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan adalah hal yang tepat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah beliau bukan orang ‘toxic’,” papar Khoirul Amin.

Selain itu, Aktivis Mahasiswa yang pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Periode 2005-2008 tersebut juga berharap. Agar dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran lebih mengedepankan keahlian dan profesionalitas. Bukan hanya untuk bagi-bagi kursi semata.

Baca Juga :  Dooor! TPF Harus Segera Dibentuk

“Bagi-bagi kursi menteri terhadap para pihak yang dianggap berjasa dalam pemenangan adalah sah-sah saja. Akan tetapi yang lebih penting adalah, apakah orang tersebut memang layak dan memiliki keahlian di bidang tersebut,” tandas Amin.

“Jika dia bukan ahlinya, dan dipaksakan untuk menjadi menteri hanya karena mengakomodir para pendukung. Maka tunggu saja kehancurannya,” pungkasnya. (RED).

Loading...