oleh

Siap Bersinergi, APRI Minta Tambang Rakyat Dilegalkan

SUARAMERDEKA.ID – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Buru melegalkan tambang rakyat sebagai alternatif pertambangan ramah lingkungan. Pelegalan ini juga diyakini akan menghilang segala bentuk tambang ilegal yang ada di bumi Maluku.

Staf khusus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APRI Irawan A.H.M menuturkan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 7 Instruksi Presiden RI tentang penataan dan pembinaan tambang rakyat seluruh Indonesia. Karenanya, Gubernur Maluku harus segera melakukan verifikasi penyusunan kebijakan tambang rakyat Pulau Buru berbasis ramah lingkungan.

Irawan menjelaskan, Negara harus mewujudkan pengakuan dan perlindungan yang efektif atas hak-hak masyarakat penambang. Hal ini untuk menjamin masyarakat penambang tetap bekerja dan pemilik lahan menjadi tuan di wilayah sendiri dalam pengelolaan Sumber daya Alam ( SDA ).

“Pemerintah harus segera mengakomodir kepentingan rakyat. Sebagaimana UUD 45 Pasal 33, amanat UU No.4 tahun 2009 pasal 24 dan UU 03 tahun 2020 tentang Minerba. Dalam rangka menuju Negara Adil dan Makmur,” kata Irawan A.H.M saat konferensi pers di Desa Gogorea Kabupaten Buru, Kamis (5/11 2020) pukul 15.30 WIT.

Lanjutnya, tambang rakyat sangat berpotensi membangun ekonomi bangsa dan dapat meningkatan PAD daerah. Irawan mengaku, APRI sudah punya solusi alternatif penganti mercuri dan sianida agar kegiatan menambang dapat menjaga lingkungan. Pihaknya menjamin semua penambang akan membayar pajak, royalti, retribusi dan pasca tambang ke negara.

“Selama ini emas masuk ke pasar gelap bukan ke negara. Olehnya itu semangat kami menjadi komitmen berjuang melegalkan tambang rakyat. Baik Gogorea maupun tambang yang yang lain di pulau Buru untuk menjadi tambang percontohan nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan, APRI siap bersinergi dengan Forkopimda setempat. Diantaranya Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI dan DPRD baik provinsi maupun Pulau Buru. Irawan mengaku, APRI meminta negara hadir untuk kepentingan rakyat. Dengan upaya pembinaan dan pelatihan penambangan yang baik dan benar.

Irawan A.H.M mengingatkan Gubernur Maluku, semua rakyat Maluku adalah saudara kandung dari Gubernur. Karenanya, tidak boleh membiarkan mereka menderita dan terzalimi di tanah tumpah dara mereka sendiri.

“Jangan biarkan alam ini rusak dan binasa oleh pemilik modal yang tak punya nurani. APRI sangat berharap Gubernur tak berkompromi dengan cara-cara mereka. Berusahalah mewariskan kepada anak cucu kita alam yang indah dan permai. Sebagaimana para leluhur kita mewariskan kepada kita. Walaupun mereka hidup dalam kesederhanaan kalau tidak dikatakan dalam keprihatinan. Tapi mereka bangga dengan kehidupannya yang bersahaja dan punya harga diri,” tegas Irawan.

Staf khusus DPP APRI ini meminta Polhukam, Manivest, ESDM dan KLHK  mengunjungi lokasi tambang emas Gogorea. Sekaligus menetapkan lokasi tambang Gogorea sebagai binaan kementerian.

“APRI siap membantu pak Gubernur dan pak Bupati Buru melakukan tata kelola tambang rakyat berbasis ramah lingkungan. Dan meminta pak Kapolda Maluku dan Pak Kapolres turut mendorong penambang rakyat mengurus perijinan, agar legal. Kami siap bersama Polres Pulau Buru menjaga kamtibmas,” tutup Irawan A.H.M. (ARB)

Loading...

Baca Juga